CELEBESMEDIA.ID, Makassar — Langkah antisipasi terhadap berbagai risiko kompleks di sektor jasa keuangan terus diperketat. Fokus pengawasan kini diarahkan pada ancaman kecurangan (fraud), keamanan siber, pemanfaatan kecerdasan buatan (AI), hingga dinamika makroekonomi dan perubahan iklim melalui tata kelola yang kredibel.
Langkah preventif ini diwujudkan lewat sinergi erat bersama 27 asosiasi profesi bidang tata kelola. Kolaborasi tersebut bertujuan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sekaligus menekan angka pelanggaran di industri keuangan tanah air.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Dewan Komisioner merangkap Ketua Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, dalam ajang Forum Sinergi Penguatan Ekosistem Tata Kelola (SPEKTA) di Jakarta, Senin (26/10).
Ia menilai tantangan industri keuangan saat ini sudah saling berkaitan dan tidak bisa lagi ditangani secara parsial.
"Kita harus bersama-sama mengidentifikasi dan memitigasi berbagai risiko, bahkan menjadikannya sebagai peluang untuk memperkuat sektor jasa keuangan ke depan," ujar Friderica di hadapan para pemangku kepentingan.
Dari sisi integritas, regulator telah menerbitkan aturan baru demi mendongkrak kualitas serta kredibilitas pelaporan keuangan. Kebijakan ini sekaligus menjadi bagian dari agenda jangka panjang reformasi pasar modal guna memperkuat transparansi dan daya saing nasional, bukan sekadar memenuhi standar indeks global.
Sementara pada aspek digital, pengawasan terhadap manajemen risiko teknologi informasi semakin diperketat. Standar operasional kini mencakup penerapan prinsip etika yang ketat dalam penggunaan teknologi kecerdasan buatan di lingkungan lembaga keuangan.
Melalui Forum SPEKTA, kemitraan strategis dengan asosiasi profesi difokuskan pada lima ruang lingkup utama, meliputi:
1. Pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik (best practices).
2. Peningkatan kompetensi serta sertifikasi profesi.
3. Riset dan kajian bersama untuk perumusan kebijakan.
4. Penyelenggaraan forum diskusi tematik.
5. Penegakan standar, etika, dan praktik profesional.
Adapun area prioritas kolaborasi ini mencakup penguatan integritas, mitigasi risiko digital berbasis AI, serta penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Friderica juga menginstruksikan jajarannya untuk membentuk kelompok kerja khusus guna menindaklanjuti seluruh masukan asosiasi. Langkah ini diharapkan mampu melahirkan program aksi yang terukur, sehingga pencegahan pelanggaran di sektor keuangan dapat berjalan lebih efektif demi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang stabil.