CELEBESMEDIA.ID, Jakarta – Saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan 2019, Presiden Jokowi meminta ijin untuk memindahkan ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan. Saat itu, Presiden Jokowi belum memberikan spesifikasi provinsi yang akan menjadi pusat pemerintahan itu.
Seminggu berselang, pemerintah memutuskan ibukota negara yang baru akan ada di Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Sofyan Djalil, saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (22/8/2019).
"Iya, Kaltim benar,” katanya.
Namun, ia belum mau membocorkan di mana persisnya lokasi ibu kota baru tersebut. Ia ingin memastikan dulu lahan di lokasi itu.
Sofyan menyebutkan, untuk membangun ibukota negara, dibutukan lahan seluas 200 ribu sampai 300 ribu Hektar. Untuk tahap pertama pembangunan, akan disiapkan lahan seluas 3 ribu hektar.
“Tapi belum tahu lokasi spesifiknya di mana, (itu) yang belum," katanya.
Disebutkan Sofyan, ibukota baru nantinya akan dibikin banyak taman kota. Sehingga masyarakat bisa bisa hidup sehat dengan udara bersih. “Kita harapkan jadi kota menarik buat dihidupi," paparnya.
Awal Mei lalu, Presiden Jokowi mengunjungi sejumlah wilayah di Kalimantan untuk dijadikan calon ibukota negara. Ia mengunjungi Kaltim, Kalteng, dan Kalsel.
Di Kaltim, Presiden Joko Widodo mengunjungi lokasi bernama Bukit Soeharto. Lkasinya di Semboja, Kabupaten Kutai Kartanegara.
Sementara itu, melalui akun instagramnya saat mengunjungi Kaltim, Jokowi menyebutkan letaknya di daerah yang dilewati jalan tol dari Samarinda ke Balikpapan.
“Kelengkapan infrastruktur pendukungnya telah tersedia, letaknya di daerah yang dilewati jalan tol dari Samarinda ke Balikpapan, dua kota yang masing-masing sudah ada bandar udara, ada juga pelabuhan laut,” kata Jokowi saat itu.
Untuk kepastikan lokasinya, Sofyan menyebutkan Presiden Jokowi yang akan mengumumkannya.
Pemerintah pun sudah memperhitungkan dana yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru. Dengan luas pusat pemerintahan 2.000 hektare dan luas kota keseluruhan 40.000 hektare, pemerintah telah menganggarkan sebesar 33 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 446 triliun.
Dana tersebut akan digunakan untuk membangun infrasrtuktur dasar kota dan berbagai kelengkapannya.