CELEBESMEDIA.ID, Makassar – Pertumbuhan ekonomi digital di Sulawesi Selatan masih menghadapi sejumlah hambatan, mulai dari kesenjangan akses internet, keterbatasan pembiayaan UMKM, lemahnya integrasi rantai pasok, hingga belum optimalnya tata kelola digital.
Kondisi ini membuat peningkatan transaksi digital belum sepenuhnya berkontribusi terhadap produktivitas ekonomi daerah.
Padahal, adopsi pembayaran digital terus berkembang. Nilai transaksi QRIS nasional pada semester I 2026 tumbuh 89,5 persen secara tahunan dengan nilai sekitar Rp600,7 triliun. Sebanyak 96,68 persen merchant QRIS merupakan UMKM.
Namun, penetrasi internet Sulawesi Selatan baru mencapai 72,58 persen, tertinggal dari rata-rata nasional sebesar 81,72 persen dan Jawa 85,95 persen. Kesenjangan ini menunjukkan akses infrastruktur digital belum merata, terutama antara wilayah perkotaan, kepulauan, dan pedalaman.
Pakar ekonomi sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Prof. Marsuki, DEA, menilai pertumbuhan transaksi digital belum mencerminkan peningkatan produktivitas ekonomi.
"Persoalan ekonomi digital bukan hanya rendahnya akses teknologi, tetapi bagaimana teknologi tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas, memperbaiki proses usaha, dan memperluas pasar. Jika hanya digunakan untuk transaksi pembayaran, dampaknya terhadap nilai tambah ekonomi masih terbatas," ujarnya dalam Sulsel Talk yang dihelat di gedung BI Sulsel, Rabu (11/12).
Hambatan kedua adalah keterbatasan pembiayaan. Data yang disiapkan mencatat pertumbuhan kredit sebesar 5,19 persen secara nominal pada triwulan II. Tanpa akses modal dan pemanfaatan data transaksi sebagai dasar penilaian kredit, UMKM akan kesulitan meningkatkan kapasitas produksi dan melakukan digitalisasi usaha.
Ketiga, lemahnya integrasi rantai pasok. Industri makanan dan minuman yang berpotensi menjadi sumber nilai tambah daerah masih membutuhkan keterhubungan lebih kuat dengan petani dan nelayan. Ketidakstabilan pasokan, harga, kualitas bahan baku, serta keterbatasan akses pasar menjadi tantangan bagi pengembangan industri.
Keempat, belum optimalnya infrastruktur logistik dan tata kelola digital. Pembangunan jalan dan konektivitas pelabuhan, termasuk proyek MYP, belum otomatis meningkatkan produktivitas jika tidak disertai penurunan biaya angkut, efisiensi waktu distribusi, dan sistem pelacakan muatan berbasis digital.
Prof. Marsuki menekankan pentingnya integrasi infrastruktur, logistik, dan teknologi agar manfaat digitalisasi tidak hanya dinikmati pelaku usaha bermodal besar.
"Digitalisasi harus terhubung dengan kegiatan ekonomi riil. Mulai dari rantai pasok, distribusi, pembiayaan hingga pemasaran. Pemerintah juga perlu mengukur keberhasilan berdasarkan peningkatan produktivitas dan nilai tambah usaha, bukan sekadar jumlah aplikasi, pelatihan, atau transaksi digital," jelasnya.
Karena itu, pengembangan ekonomi digital Sulawesi Selatan membutuhkan pemerataan infrastruktur internet, perluasan pembiayaan UMKM berbasis data transaksi, penguatan digitalisasi pertanian dan perikanan, serta integrasi logistik dan pasar.
Tanpa pembenahan pada aspek tersebut, peningkatan transaksi digital berisiko tidak diikuti pertumbuhan produktivitas dan pemerataan manfaat ekonomi di daerah.