CELEBESMEDIA.ID, Makassar – Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sulawesi Selatan keluhkan tidak adanya anggaran pengawasan dalam mengawasi penerapan kebijakan daerah maupun nasional.
Ahmadi Akil selaku Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan dalam Rapat Dengar Pendapat yang digelar Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan bahwa hampir semua OPD tidak memiliki anggaran pengawasan yang seharusnya digunakan dalam mengawasi setiap kebijakan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
“Yang perlu kami sampaikan, saya rasa perlu perhatian pemerintah provinsi. Saya melihat di sektor hulu, di sektor manufaktur maupun di sektor hilir itu memang hampir semua OPD tidak memiliki anggaran pengawasan,” kata Ahmadi.
Ahmadi menambahkan bahwa sejak tahun 2021, kewenangan pengawasan beralih ke pemerintah provinsi, akan tetapi tidak ada anggaran pengawasan yang diberikan sehingga pengawasan tidak berjalan maksimal, dan masih terdapat pelanggaran akibat kurangnya pengawasan.
“Seharusnya ketika ada kebijakan nasional mengharuskan perketat pengawasan, anggaran pengawasan harus diperbanyak, malah dihilangkan. Kami juga di sini, jadi kami hanya berdasarkan data, seharusnya ketika kami mendapatkan data, kami turun melihat dengan sembilan PKS tadi. Tapi kami belum pernah, padahal kewenangan itu beralih ke pemerintah provinsi mulai tahun 2021. Sebelumnya, ini menjadi kewenangan pusat,” tambah Ahmadi.
“Tetapi ya kami sudah berjuang, kewenangan itu sudah diberikan kepada pemerintah provinsi dan kita melihat sektor pembiayaan yang tidak support,” lanjut Ahmadi.
Ahmadi berharap hal tersebut mendapat perhatian dari pemerintah provinsi dalam hal ini gubernur dan jajarannya.
(Laporan: Fitri Khaerunnisa)