CELEBESMEDIA.ID, Makassar - PT PLN (Persero) menegaskan tidak ada kenaikan tarif listrik meski ada beberapa pelanggan yang mengeluhkan lonjakan tagihan di tengah pemadaman bergilir yang terjadi di wilayah Sulawesi bagian selatan.
General Manager PLN UID Sulselrabar, Didik Wicaksono, meminta pelanggan yang merasa tagihan listriknya tidak sesuai untuk memeriksa catatan pemakaian pada meteran masing-masing.
Ia menjelaskan, tingginya konsumsi listrik rumah tangga juga bisa dipengaruhi peningkatan penggunaan perangkat elektronik, termasuk pendingin ruangan atau AC, terutama saat cuaca panas.
"Secara tarif PLN tidak menaikkan, tidak ada kenaikan tarif. Kalau ada tagihan yang dirasakan tidak sesuai, silakan dicek pemakaian di masing-masing meteran. Kalau memang tidak sesuai, silakan melapor kepada kami," katanya.
Penjelasan tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan jajaran manajemen PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar) di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Senin (16/11/2026).
Terkait tuntutan kompensasi atas kerugian tersebut, PLN menyatakan mekanisme pemberian ganti rugi tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.
PLN UID Sulselrabar juga akan berkoordinasi dengan kantor pusat dan kementerian terkait untuk memastikan mekanisme serta perhitungan kompensasi bagi pelanggan yang memenuhi persyaratan.
Berdasarkan akun resmi PLN Sulselrabar, tarif dasar listrik PLN untuk wilayah Sulsel mengacu pada tarif nasional yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan rincian per kWh sebagai berikut:
Golongan Rumah Tangga Subsidi
• 450 VA: Rp 415 per kWh
• 900 VA (Bersubsidi): Rp 605 per kWh
Golongan Rumah Tangga Non-Subsidi
• 900 VA (RTM) & 1.300–2.200 VA: Berkisar antara Rp 1.352 hingga Rp 1.444,70 per kWh.
• 3.500 VA ke atas (R-2/TR dan R-3/TR): Sebesar Rp 1.699,53 per kWh.
Golongan Pelayanan Sosial
• Daya 450 VA – 2.200 VA: Berkisar antara Rp 325 hingga Rp 760 per kWh.
• Daya 3.500 VA hingga di atas 200 kVA: Berkisar antara Rp 900 hingga Rp 925 per kWh.
Selain persoalan tagihan, pertemuan itu juga membahas dampak pemadaman listrik terhadap aktivitas masyarakat, termasuk gangguan operasional usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta potensi kerusakan peralatan elektronik milik pelanggan.
Diketahui pemadaman listrik bergilir di Makassar dan sejumlah wilayah Sulawesi Selatan dipicu defisit pasokan hingga 500 megawatt (MW).
Tiga pembangkit yang mengalami penurunan produksi yakni PLTA Bonto Batu, Malino, dan Bakaru. Dalam kondisi normal, ketiganya mampu menyuplai sekitar 800 MW. Namun, produksi saat ini hanya berkisar 300 MW.