CELEBESMEDIA.ID, Luwu - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu
melalui kolaborasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Kesehatan, Dinas
Pengendalian Penduduk dan KB serta Tim Penggerak PKK menggelar rapat koordinasi
dan sosialisasi di aula rumah jabatan Bupati Luwu, Kelurahan Pammanu, Kecamatan
Belopa Utara, Selasa (12/7/2022).
Rapat koordinasi ini yang dihadiri oleh Tim Ahli DPMD,
Dokter, Kepala Puskesmas, pengelola gizi Puskesmas, bidan desa dan kader-kader
posyandu, dilaksanakan dalam rangka upaya pemerintah Kabupaten Luwu untuk
melakukan percepatan penurunan stunting menuju zero stunting pada tahun 2024
mendatang.
"Pemberantasan stunting ini merupakan program nasional
yang melibatkan peran serta TP PKK mulai dari tingkat pusat hingga ke desa,
kami sebagai OPD teknis yang terkait program tersebut sangat mendukung dan
diwujudkan dengan menyiapkan regulasi tentang pembiayaan pelaksanaan ditingkat
desa," jelas Kepala DPMD, H Bustan.
H Bustan juga mengajak para kepala desa agar berperan aktif
dalam program penurunan angka stunting di Kabupaten Luwu dengan membantu para
kader-kader yang terus bergerak melakukan pendataan di tingkat desa.
Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Luwu, Dr Hj Hayarna
Basmin dalam sambutannya mengatakan sangat optimis bisa mencapai Zero Stunting
pada tahun 2024.
"Bukan hal mustahil untuk mencapai target tersebut,
kuncinya semua elemen terkait harus terlibat, sehingga rapat koordinasi dan
sosialisasi ini sangat penting untuk menyamakan presepsi dalam penentuan anak yang
didiagnosa stunting," kata Hj Hayarna.
Hj Hayarna juga mengutarakan bahwa peran orangtua sangat
mempengaruhi tumbuh kembang anak. Orangtua harus memperhatikan pemenuhan gizi
anak terutama pada 1000 hari pertama kelahiran.
Aspek lain yang menjadi perhatian besar dalam rapat
koordinasi dan sosialisasi ini adalah peran para kader-kader posyandu dalam
melakukan penimbangan dan pengukuran anak balita.
"Kita harus menyamakan presepsi dalam penentuan
diagnosa anak itu stunting atau tidak, apalagi alat ukur yang digunakan
terkadang tidak sesuai dengan standar yang ditentukan, sehingga kesalahan
teknis seperti ini dapat mempengaruhi diagnosa," lanjutnya.
Sebagai upaya pendukung dalam percepatan penurunan stunting,
Hj Hayarna menekankan agar para kader harus proaktif melakukan pendataan di desa,
mulai data ibu hamil dan balita serta data-data pendukung yang terkait pada 9
tatanan Kabupaten Sehat.
Kepala Dinas Kesehatan, dr Rosnawary Basir, membawakan
materi sosialisasi tentang Intervensi spesifik dan sensitif dalam upaya
percepatan penurunan stunting. Dirinya mengingatkan agar meminimalisir
kesalahan-kesalahan teknis dalam mendiagnosa balita.
"Butuh pemahaman presepsi, sinergi dan kerjasama.
Akurasi diagnosa harus diperhatikan. Jika pada penimbangan dan pengukuran
balita terdapat hal yang tidak normal maka jangan serta merta anak itu di vonis
stunting tetapi terlebih dahulu konsultasikan ke dokter di Puskesmas," jelas
dr Rosnawary.
Menurutnya, penginputan data balita stunting disuatu daerah
baru bisa dilakukan setelah melakukan koordinasi dengan pihak Puskesmas.
Materi lainnya dibawakan oleh Kepala Bidang Pengendalian
penduduk, Masnawati yang berjudul upaya BKKBN dalam Percepatan dan Penurunan
Stunting.