CELEBESMEDIA.ID, Makassar — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimistis prospek industri keuangan syariah nasional akan terus menunjukkan tren positif. Keyakinan ini didorong oleh penguatan regulasi serta sinergi erat bersama para pemangku kepentingan dalam memperluas ekosistem ekonomi syariah.
Data OJK mencatat, hingga Agustus 2026, total aset sektor keuangan syariah telah menembus Rp3.231 triliun. Angka ini mencerminkan pertumbuhan tahunan (year on year) sebesar 8,19 persen, dengan porsi pangsa pasar atau market share mencapai 11,16 persen dari keseluruhan sektor jasa keuangan nasional.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menjelaskan bahwa kontribusi terbesar aset syariah berasal dari pasar modal yang menyumbang sekitar Rp1.942 triliun. Selanjutnya, sektor perbankan syariah mencatatkan aset sebesar Rp1.089 triliun, sementara Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) syariah menyumbang Rp199,7 triliun.
"Modal yang kita miliki saat ini memberikan dasar kuat untuk tetap optimistis," kata Friderica saat membuka acara Pertemuan Tahunan (Ijtima’ Sanawi) 2026 bersama Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) di Jakarta, Selasa (21/10).
Untuk menjaga momentum pertumbuhan, OJK menetapkan empat arah kebijakan utama: penguatan struktur industri, diversifikasi serta inovasi produk, peningkatan inklusi keuangan, dan pemantapan sinergi ekosistem syariah.
Sejumlah regulasi pendukung juga terus dimatangkan. OJK merambah sektor teknologi keuangan modern dengan mengkaji instrumen digital, penyusunan taksonomi Industri Aset Keuangan Digital (IAKD) syariah, hingga rencana tokenisasi sukuk yang digarap bekerja sama dengan Kementerian Keuangan. Selain itu, aturan mengenai exchange-traded fund (ETF) Emas Syariah dan penawaran efek utang secara elektronik turut diperkuat.
Meski menunjukkan performa positif, OJK mengakui masih ada tantangan yang harus diselesaikan, seperti pemerataan kapasitas lembaga, kualitas SDM, serta diferensiasi produk berbasis data.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, indeks literasi keuangan syariah berada pada level 43,07 persen, sedangkan tingkat inklusinya baru mencapai 13,24 persen. Angka ini berbanding jauh dengan tingkat inklusi keuangan nasional yang sudah menyentuh 93,61 persen.
Friderica menilai ketimpangan ini sebagai peluang besar untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas melalui inovasi dan terobosan baru. Dalam proses tersebut, ia menekankan pentingnya peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai penjaga integritas sekaligus penggerak kolaborasi industri.
Langkah ini mendapat dukungan penuh dari DSN-MUI. Ketua DSN-MUI, K.H. M. Cholil Nafis, menegaskan bahwa pengawasan aspek syariah harus berjalan selaras dengan kepatuhan terhadap aturan regulator.
"Pengawasan kesyariahan dan regulasi tidak bisa dipisahkan. Kita harus berjalan bersama agar produk yang lahir tetap mematuhi prinsip syariah, aman secara bisnis, dan terukur risikonya," ujar Cholil.
Sinergi antara OJK dan DSN-MUI melalui Ijtima’ Sanawi 2026 diharapkan dapat memperkuat tata kelola pengawasan syariah, sehingga mampu mendorong daya saing industri dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian nasional.