CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Sebanyak 120 anggota DPR RI
secara resmi menandatangani usul Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil
Presiden Gibran Rakabuming Raka, Rabu (11/11).
Para pengusul menilai Gibran tidak lagi memenuhi syarat
sebagai wakil presiden sehingga pemakzulan perlu ditempuh.
Penandatanganan dilakukan dalam rapat pimpinan DPR RI
bersama perwakilan lintas fraksi partai politik di Gedung DPR RI, Jakarta.
Penilaian para pengusul berpangkal pada putusan Mahkamah
Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait latar belakang pendidikan
Gibran.
Dalam putusannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti
meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari
pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan
SMA atau sederajat.
Di sisi lain, MA menyatakan surat keterangan pendidikan SMA
Gibran, yang menjadi salah satu dokumen persyaratan pencalonannya dalam
Pemilihan Presiden 2024, tidak sah.
Tahapan di DPR
Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) mengatur bahwa HMP adalah hak DPR untuk
menyatakan pendapat atas dugaan presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi
memenuhi syarat.
Jika usul HMP diterima dalam rapat paripurna yang dihadiri
dua pertiga anggota DPR, parlemen akan membentuk panitia khusus (pansus) yang
terdiri atas semua unsur fraksi, sebagaimana diatur Pasal 212 ayat (2) UU MD3.
Pansus bekerja paling lama 60 hari sejak dibentuk, lalu
menyampaikan laporan dalam rapat paripurna, yang kemudian mengambil keputusan
atas laporan tersebut berdasarkan Pasal 213.
Tahapan di MK
Apabila rapat paripurna menerima laporan pansus yang
menyatakan wakil presiden melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi
syarat, DPR menyampaikan keputusan HMP itu kepada MK sesuai Pasal 214 ayat (2).
Jika MK memutuskan pendapat DPR terbukti, DPR menggelar
rapat paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian wakil presiden kepada
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Sebaliknya, jika MK menyatakan pendapat DPR tidak terbukti,
usul pemberhentian tidak dapat dilanjutkan, sebagaimana diatur Pasal 215.
Tahapan di MPR
Pasal 36 UU MD3 menegaskan bahwa MPR hanya dapat
memberhentikan wakil presiden menurut UUD 1945, atas usul DPR. Berdasarkan
Pasal 37 ayat (1), MPR wajib menggelar sidang paripurna untuk memutuskan usul tersebut
paling lambat 30 hari.
Dalam sidang itu, pimpinan MPR mengundang wakil presiden
untuk memberikan penjelasan terkait usul pemberhentiannya. Bila wakil presiden
tidak hadir, MPR tetap mengambil keputusan.
Menurut Pasal 38, keputusan MPR diambil dalam sidang
paripurna yang dihadiri paling sedikit tiga perempat anggota dan disetujui
paling sedikit dua pertiga anggota yang hadir.
Jika MPR memutuskan memberhentikan, wakil presiden otomatis berhenti dari jabatannya. Jika tidak, wakil presiden melanjutkan tugas dan kewajibannya hingga akhir masa jabatan.
Sumber: ANTARA