CELEBESMEDIA.ID, Makassar – Macet panjang terjadi di Jalan Urip Sumoharjo, Senin sore (20/10). Massa yang tergabung dalam Celebes Law and Transparency berunjuk rasa dan menutup jalan di kawasan Flyover Urip Sumoharjo, akibatnya arus lalu lintas lumpuh total.
Sekitar pukul 16.18 Wita, puluhan demonstran yang menyerukan pemberantasan korupsi dalam momentum satu tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran memblokade jalur dari arah Fly over menuju Kampus UMI dengan membakar ban di tengah jalan dan kontrainer yang dijadikan panggung orasi.
Aksi ini menyebabkan kemacetan panjang di ruas Jalan Urip Sumoharjo hingga ke simpang AP Pettarani. Petugas kepolisian mengatur lalu lintas dan mengantisipasi penumpukan kendaraan yang terus bertambah.
Dalam orasinya, CLAT menyoroti lemahnya komitmen pemberantasan korupsi di Sulawesi Selatan dan mendesak pemerintah serta aparat penegak hukum untuk bertindak tegas tanpa pandang bulu.
Mereka juga menyerahkan pernyataan sikap resmi di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel yang memuat enam poin tuntutan, termasuk dorongan agar Presiden Prabowo Subianto memperkuat komitmen politik dan hukum dalam penegakan antikorupsi.
Hingga berita ini dimuat, arus lalu lintas di kawasan Flyover Urip Sumoharjo masih tersendat akibat aksi penutupan jalan yang dilakukan massa CLAT.
Adapaun enam tuntutan masda CLAT sebagai berikut:
1. Mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat komitmen politik dan hukum dalam pemberantasan korupsi di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan yang masih menghadapi berbagai kasus korupsi besar yang belum tuntas.
2. Mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian RI untuk menuntaskan seluruh kasus korupsi di Sulawesi Selatan secara profesional, transparan, dan tanpa intervensi politik.
3. Menolak segala bentuk impunitas dan perlakuan istimewa terhadap pelaku korupsi, baik yang berasal dari kalangan pejabat publik, politisi, maupun aparatur pemerintahan.
4. Mendesak pemerintah daerah Sulawesi Selatan untuk memperkuat sistem pengawasan internal, memperluas keterbukaan data publik, dan menerapkan sistem digital yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah.
5. Mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk akademisi, mahasiswa, tokoh agama, dan media massa, untuk terus mengawal proses penegakan hukum dan membangun budaya antikorupsi sejak dini.
6. Menuntut adanya evaluasi dan laporan terbuka dari pemerintah pusat terkait penanganan kasus-kasus korupsi di daerah, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada publik.
Laporan: Rifki