CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Musyawarah Besar (Mubes) XII Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) resmi dibuka dengan berlangsungnya sidang Pleno 1 di Hotel Fourpoints by Sheraton, Jl Andi Djemma, Makassar, Kamis (10/04/2025) malam.
Sidang pleno 1 diikuti langsung oleh sekitar 700 orang peserta Mubes KKSS di Ballroom hotel, yang dipimpin oleh 9 Steering Committee yaitu Muslimin Mawi bertindak sebagai Ketua, Awaluddin sebagai Sekertaris, Ilham Nur Putri sebagai Wakil Ketua, adapun pendamping yaitu Syamsul Munir, Wahidah Laumo, Mansyur, Sainal, dan Ibnu Munzir.
Sidang Pleno 1 diawali dengan pemberian pembekalan oleh Ketua Dewan Penasihat BPP KKSS, Aksa Mahmud.
Dalam kesempatan tersebut Aksa Mahmud menitip sejumlah pesan untuk masa depan KKSS ssebelum terjadi pergantian nahkoda baru untuk kepengurusan di periode berikutnya.
"Ketua umum yang terpilih adalah orang yang tidak menjabat sebagai ketua partai, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dan bisa bertindak profesional, ketua terpilih harus memiliki pendidikan politik, harapan saya Mubes ini bisa melahirkan pemimpin yang betul-betul mempunyai pemikiran kedepan untuk maju, seperti tadi ada rencana pembangunan sekolah unggulan untuk menampung kader-kader kita, " Ujar Aksa Mahmud saat menyampaikan pembekalan didepan ±700 peserta Mubes KKSS XII.
Rangkaian Mubes KKSS XII ini akan berlangsung hingga esok hari, Jumat (11/04) di lokasi yang sama, dan akan terpilih satu sosok pemimpin yang akan menahkodai KKSS untuk periode 2025-2030 mendatang.
Sejumlah nama yang digadang-gadang akan terpilih menjadi pemimpin baru KKSS di esok hari, mulai mencuat, salah satunya adalah Menteri Pertanian Republik Indonesia, Amran Sulaiman.
Sebelum pelaksanaan Mubes XII KKSS, telah dilaksanakan sebelumnya Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) XXV sejak pukul 10.00 WITA pagi hingga 16.00 WITA sore di Ballroom Hotel Fourpoints, Makassar.
Kegiatan PSBM XXV sendiri dihadiri oleh kurang lebih 2.200 orang dari berbagai perwakilan dari sejumlah daerah yang ada di Indonesia, mulai dari Aceh, Papua, NTB, NTT, hingga Pulau Kalimantan.
Laporan: Riski