CELEBESMEDIA.ID, Selayar - Mencermati kondisi dan potensi
wilayah, maka penyelenggaraan pemeritahan di Kabupaten Kepulauan Selayar membutuhkan
strategi tersendiri.
Bincang santai dengan awak media di ruang kerjanya, Jumat
(2/12/2022), Kabid Humas Kominfo, Andi Sandra Esty Abriany menuturkan dalam
menjalankan pemeritahan, Bupati Basli Ali dan Wabup Saiful Arif serta jajarannya
terus berupaya semaksimal mungkin agar masyarakat memperoleh standar pelayanan
yang sama.
"Salah satunya dengan melakukan koordinasi terkait
dukungan program dan kegiatan, alokasi anggaran baik di provinsi, pusat, maupun
lembaga lain seperti CSR atau lainnya," tuturnya.
“Alhamdulillah, pada tahun ini saja, atas koordinasi Pemkab
Selayar untuk menjamin akses masyarakat terhadap air siap minum misalnya, atas
bantuan Gubernur Sulsel tahun ini telah dihadirkan teknologi pengolahan
air siap minum (Arsinum) di dua titik, yakni di Desa Bontoborusu, Kecamatan
Bontoharu dan Desa Menara Indah, Kecamatan Bontomatene,” papar Andi Esty.
Begitupun dengan mendukung kegiataan keagaamaan dan
Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai tuan rumah STQ, Gubernur Andi Sudirman
telah mengalokasikan anggaran Rp11 miliar lebih untuk pembangunan Mesjid Agung
Rahmatan Lil Alamin.
Selanjutnya, dari Pemerintah Pusat misalnya bulan ini ada
Bantuan Pemasangan Baru Listrik (BPBL) bagi rumah tangga tidak mampu, yang juga
merupakan bentuk upaya dan koordinasi yang dilakukan Pemkab Selayar.
BPBL ini meliputi instalasi tenaga listrik dan biaya
pemasangannya, biaya sertifikasi laik operasi, biaya penyambungan baru ke PT
Perusahaan Listrik Negara (Persero), dan pengisian token listrik perdana.
Lanjut dipaparkan, Para penerima bantuan BPBL merupakan
rumah tangga yang belum tercatat sebagai pelanggan PT PLN (Persero) dan
berdomisili di daerah yang telah tersedia jaringan tenaga listrik tegangan
rendah PT PLN (Persero) tanpa dilakukan perluasan jaringan.
Para penerima bantuan BPBL merupakan rumah tangga yang belum
tercatat sebagai pelanggan PT PLN (Persero) dan berdomisili di daerah yang
telah tersedia jaringan tenaga listrik tegangan rendah PLN.
Selain itu, penerima juga harus sudah terdaftar dalam DTKS yang
ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
sosial.
Begitu pula dengan penanganan wilayah yang sulit bahkan
tidak terjangkau sinyal atau jaringan telekomunikasi, lanjut Kabid Humas, atas
permohonan Pemkab Selayar, saat ini juga sementara dalam proses pembangunan 30
BTS.
"Serta masih banyak hal lainnya, ini sekedar sebagai
bentuk informasi bahwa dengan keterbatasan anggaran, pemerintah daerah dalam
hal ini Bupati dan Wabup tidak tinggal diam, terus berupaya semaksimal mungkin
demi kemajuan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Bumi Tanadoang,"
tutup Andi Esty.