CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 1, Munafri Arifuddin - Aliyah Mustika Ilham, mengaku tak puas mengikuti debat perdana yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Makassar, Sabtu (26/10/2024).
Hal itu disampaikan oleh Calon Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, sesaat setelah sesi debat berakhir di hotel Dalton, Makassar.
"Berjalan dengan baik, tapi menurut saya harus dia pembahasannya lebih tajam, tapi tidak 100 persen tersampaikanlah, karena masih banyak sub temanya yang disampaikan oleh pasangan lain," ucap Munafri Arifuddin.
Ia mengaku tak maksimal menyampaikan ide dan gagasannya di beberapa topik tertentu. Hal itu dikarenakan adanya sistem undian yang ditetapkan oleh KPUD Makassar, sehingga tak semua calon bisa mendapatkan topik yang sama.
"Ini kita tidak bisa mengeluarkan apa yang menjadi ide kita di bidang pendidikan karena kita tidak dapat undian di bidang pendidikan, begitupun dengan ide kita di bidang kesehatan, karena kita tidak dapat undian di bidang itu," ungkapnya.
Ia menuturkan, seharusnya dalam sesi debat kali ini, harus ada sub tema yang diulik secara bersama-sama oleh keempat paslon untuk dapat menilai masing-masing hasil pemikiran dan gagasannya.
Dengan hal tersebut, kata ia, masyarakat tentu bisa menilai bagaimana hasil pemikiran calon pemimpin kepala daerah yang akan dipilih.
"Harusnya ada satu sub tema yang dibahas secara bersama-sama, jadi dimulai dulu dari sudut pandang masing-masing paslon, supaya benar-benar kita mampu melihat apakah ada persamaan, kan kita bisa lihat ada yang setuju ada yang tidak setuju, ada yang melihat dari sisi yang berbeda dan sebagainya," pungkasnya.
Ia menilai, sesi debat kali ini tidak terfokus pada satu arah, sehingga tidak semua paslon bisa mendapatkan topik yang sama dalam satu sesi.
Sebagaimana yang diketahui, debat perdana kali ini mengusung tema Peningkatan Kesejahteraan Melalui Pelayanan Inklusi dalam Bingkai NKRI, dengan delapan tema khusus yang menjadi fokus utama pembahasan, meliputi : Kesehatan, Pendidikan, Perlindungan Anak dan Disabilitas, Moderasi Beragama, Egonomi dan Lapangan Kerja, Digitalisasi Layanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Ketahanan Pangan.
Laporan: Riski