CELEBESMEDIA.ID, Makassar – Pemerintah memperketat pengawasan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah mencatatkan efisiensi anggaran sebesar Rp44 triliun. Langkah ini dibarengi dengan penerapan sanksi penghentian pencairan dana bagi satuan pelaksana yang tidak melaporkan penggunaan anggaran secara harian.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan, pembenahan ini menjadi bagian dari transformasi MBG 2.0 guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dana operasional di lapangan. Kebijakan tersebut dibahas dalam pertemuan koordinasi bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta.
Melalui skema baru ini, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib menyusun dan menyerahkan Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH). Pemerintah tidak akan ragu menangguhkan aliran dana operasional jika aturan pelaporan harian tersebut diabaikan.
"Salah satu yang menjadi terobosan adalah SPPG harus melaporkan penggunaan dana harian. SPPG yang tidak melaporkan LPDH akan distop pencairan dananya. Hal ini dilakukan untuk menjamin transparansi penggunaan dana operasional MBG," kata Zulkifli Hasan dikutip dari Antara, Rabu (18/11/2026).
Selain memperketat sistem pelaporan, pertemuan tersebut menyoroti capaian penghematan anggaran MBG yang berhasil dihimpun BGN senilai Rp44 triliun. Efisiensi didapat lewat perombakan sejumlah pos pembiayaan program dan pembersihan administrasi keuangan.
Rincian penghematan anggaran tersebut meliputi:
- Penyesuaian anggaran internal BGN sebesar Rp38 triliun.
- Pemangkasan biaya operasional dapur sekitar Rp3 triliun.
- Penyesuaian insentif yayasan sebesar Rp2,5 triliun.
- Penertiban rekening virtual (virtual account) bermasalah atau terindikasi ganda senilai Rp500 miliar.
Zulkifli menegaskan bahwa seluruh dana hasil pemangkasan komponen pembiayaan yang tidak efisien tersebut akan langsung ditarik kembali.
"Hasil efisiensi tersebut merupakan uang rakyat yang harus dikembalikan ke kas negara," ujar pria yang akrab disapa Zulhas itu.
Sejalan dengan pengetatan pengawasan, penyerapan anggaran program prioritas ini terus berjalan. Data Kementerian Keuangan mencatat realisasi anggaran MBG telah mencapai Rp173,2 triliun hingga Oktober 2026, seiring masifnya perluasan jangkauan penerima manfaat dan penguatan standar keamanan pangan.
Berdasarkan catatan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, BGN telah menerbitkan Surat Penetapan Sementara (SPS) dua untuk 26.885 SPPG berstatus aktif. Puluhan ribu satuan pelayanan tersebut saat ini melayani total 58.374.945 penerima manfaat di berbagai daerah.
Untuk pemerataan layanan, Zulhas turut memprioritaskan percepatan operasional SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta kawasan aglomerasi. Dari total 2.413 SPPG di wilayah tersebut yang diaktivasi BGN dalam tiga tahap, baru 31 unit yang dinyatakan siap beroperasi penuh, sementara sisanya masih dalam tahap pembenahan sarana dan prasarana.
Pemerintah menjadwalkan peresmian bagi unit-unit SPPG yang telah merampungkan kesiapan operasionalnya pada minggu kedua Desember 2026 mendatang.