CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Forum Tingkat Tinggi ASEAN (AHLF) tentang Pembangunan Inklusif Disabilitas dan Kemitraan Pasca 2025 resmi dibuka di Four Point By Sheraton Hotel, Makassar, Selasa (10/10/2023).
Sebelas negara anggota ASEAN hadir secara langsung dalam kegiatan yang dipusatkan di Kota Makassar ini.
Menteri Sosial RI Tri Rismaharini menyebut, forum yang akan berlangsung pada tanggal 10 sampai 12 Oktober 2023 ini menandakan kemitraan yang kuat antara Pemerintah Indonesia dan ASEAN sebagai tuan rumah Forum Tingkat Tinggi ASEAN.
"Selama sepuluh tahun terakhir, kita telah menyaksikan kemajuan signifikan dalam mendorong inklusi penyandang disabilitas," kata Risma dalam sambutannya didepan delegasi yang hadir.
Kemajuan itu kata Risma, terlihat melalui integrasi hak-hak penyandang disabilitas ke dalam tujuan pembangunan berkelanjutan dan dokumen internasional lainnya.
Di Indonesia, inklusi disabilitas diintegrasikan ke dalam Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas yang mengatur pelaksanaan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di berbagai sektor seperti kesehatan, ketenagakerjaan, pendidikan, hak-hak sipil, kesetaraan dihadapan hukum, dan hak kesejahteraan sosial.
Terlepas dari berbagai pencapaian tersebut, kita masih dihadapkan pada beberapa tantangan dalam menghapuskan stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.
"Menghilangkan berbagai hambatan yang mereka hadapi, memfasilitasi partisipasi mereka di berbagai bidang, dan menerapkan pendekatan berbasis siklus kehidupan dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas," tambah mantan Walikota Surabaya itu.
Menurut Klasifikasi Internasional, spektrum disabilitas mencakup berbagai dimensi yang dapat mengganggu fungsi dan struktur tubuh, membatasi aktivitas sehari-hari, dan menghambat partisipasi dalam masyarakat.
Perluasan Program dan Tindakan Kolaboratif Sangat Diperlukan
Oleh karena itu menurut Risma, perluasan program dan tindakan kolaboratif sangatlah penting. Selain itu, penyandang disabilitas seringkali merupakan kelompok rentan dan kerap menjadi bagian dari populasi termiskin di wilayah yang paling miskin.
"Mereka sangat rentan terhadap dampak buruk selama konflik sosial dan dapat menjadi korban eksploitasi dan kekerasan dalam konflik, bencana alam, dan krisis sosial," tandasnya.
Penegakan hak-hak dasar individu penyandang disabilitas adalah hal yang paling penting. Hal ini mencakup hak mereka untuk menjalani kehidupan yang bermartabat, hak untuk dilindungi dari ancaman seperti pengabaian, pengurungan, pelembagaan dan isolasi.
"Mereka mempunyai hak untuk dilindungi dari eksploitasi, penyiksaan, perlakuan kejam, dan praktik tidak manusiawi. Semua hal ini harus menjadi fokus utama kita dalam upaya menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil bagi semua individu, termasuk penyandang disabilitas," tegas Risma.
Laporan : Mardianto Lahamid