CELEBESMEDIA.ID, Makassar — Pembangunan Jembatan Kembar Barombong di Kota Makassar masih terkendala persoalan pembebasan lahan. Tiga pihak mengklaim kepemilikan bidang tanah yang masuk dalam area proyek sehingga proses pengadaan belum dapat dituntaskan.
Padahal, percepatan pembangunan jembatan yang diharapkan mampu mengurai kemacetan di kawasan Barombong menjadi perhatian Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.
Kepala Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah Dinas Pertanahan Kota Makassar, Muh Izhar Kurniawan, mengatakan Wali Kota telah menginstruksikan jajarannya untuk mempercepat pembebasan lahan sebagai respons atas aspirasi masyarakat.
"Bapak Wali Kota (Pak Appi), ingin pembangunan Jembatan Barombong dipercepat, kelancaran akses jalanan. Tetapi, persoalan lahannya masih bersengketa, karena ada warga yang saling mengklaim kepemilikan," ujar Izhar, Jumat (13/11/2026).
Menurutnya, kendala utama bukan pada lambatnya proses pemerintah, melainkan perbedaan dokumen dan dasar hukum kepemilikan yang diajukan sejumlah pihak.
"Warga yang saling klaim pemilik lahan dengan hak alas dan sertipikat. Ini menjadi kendala. Jadi, bukan soal lambat pembangunan, tapi kembali ke warga sendiri yang saling klaim punya legalitas," tambah Izhar, menanggapi keluhan di media sosial.
Berdasarkan penelusuran Dinas Pertanahan bersama Kantor Pertanahan atau ATR/BPN Kota Makassar, terdapat tiga pihak yang mengklaim lahan, yakni Letkol Amsal Sampetondok, Rabaya, dan Jasmani Agi.
Masing-masing memiliki dasar penguasaan berbeda. Letkol Amsal mengklaim lahan terdampak sekitar 520 meter persegi dari total 1.175 meter persegi berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 244, dengan surat ukur tertanggal 10 November 2008 dan sertifikat diterbitkan 12 Desember 2008.
Sementara Rabaya menggunakan Surat Keputusan (SK) Redistribusi yang disebut terbit pada 1964. Adapun Jasmani Agi mengajukan surat peralihan hak atas tanah.
Persoalan semakin kompleks karena terdapat gugatan yang melibatkan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD), serta perkara Haji Paju Timula bersama sejumlah warga. Pemerintah juga menerima somasi dari warga yang mengaku memiliki hak atas salah satu bidang tanah tersebut.
"Jadi, ada gugatan dan ada juga somasi. Ini yang harus kami cermati secara hati-hati agar proses pengadaan tanah tidak menimbulkan persoalan hukum baru," jelasnya.
Di kawasan yang sama, PT GMTD juga diketahui memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dengan luas diperkirakan mencapai delapan hektare. Seluruh dokumen dan klaim tersebut masih harus ditelusuri untuk memastikan status hukum masing-masing bidang tanah.
Izhar menegaskan, pemerintah tidak bisa sembarangan membayarkan ganti rugi sebelum pihak yang berhak ditetapkan. Pembayaran kepada salah satu pihak berpotensi memunculkan sengketa baru jika masih ada klaim kepemilikan lain.
Menghadapi persoalan tersebut, Pemkot Makassar mengubah mekanisme pengadaan tanah. Semula, pembebasan lahan direncanakan melalui pembayaran langsung atau _business to business_ (B to B). Kini, proses diarahkan melalui mekanisme pengadaan tanah dengan melibatkan ATR/BPN.
Pemkot terlebih dahulu menyiapkan persyaratan administrasi dan melakukan verifikasi dokumen. Berkas selanjutnya diteruskan ke Kantor Wilayah ATR/BPN untuk pemeriksaan sebelum proses pelaksanaan pengadaan tanah dilanjutkan.
Tahapan tersebut mencakup pembentukan satuan tugas untuk mendata dan memverifikasi objek serta subjek tanah yang terdampak proyek.
Jika status kepemilikan telah teridentifikasi, tetapi masih terdapat perkara hukum yang belum berkekuatan hukum tetap, pembayaran ganti rugi dapat ditempuh melalui mekanisme konsinyasi atau penitipan uang ganti kerugian di pengadilan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Izhar memastikan perubahan mekanisme tersebut bukan berarti pembebasan lahan dihentikan. Pemerintah tetap melanjutkan proses dengan mengutamakan kepastian hukum dan perlindungan hak seluruh pihak.
Dalam proyek ini, Pemkot Makassar bertanggung jawab atas pengadaan dan pembebasan lahan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berperan dalam fasilitasi perencanaan dan koordinasi, sedangkan pembangunan fisik menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), dengan dukungan APBN.
Dengan demikian, penyelesaian sengketa tiga pihak menjadi salah satu tahapan krusial sebelum pembangunan fisik Jembatan Kembar Barombong dapat direalisasikan.
Pemkot Makassar menyatakan tetap berupaya menuntaskan persoalan lahan secara transparan dan sesuai ketentuan hukum, agar proyek yang diharapkan mampu memperlancar mobilitas masyarakat Barombong tersebut dapat segera terwujud.