CELEBESMEDIA.ID, Selayar - Bupati Kepulauan Selayar Muh.
Basli Ali mengikuti rapat pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
(Stranas PK) Sektor Bantuan Sosial, Selasa (5/9).
Rapat Stranas PK yang difasilitasi oleh Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) melibatkan sejumlah unsur Kementerian terkait, Kepala Daerah dan
Kadis Sosial se-Indonesia tersebut fokus membahas terkait aksi utilisasi Nomor
Induk Kependudukan (NIK) dan optimalisasi interoperabilitas data untuk
ketepatan pemberian bantuan sosial (bansos).
Bupati Basli Ali menuturkan bahwa dalam rapat yang
berlangsung secara online ini, sebagai bentuk antisipasi pencegahan kerugian
negara pada sektor penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang tidak tepat
sasaran.
"Salah satu aksi pencegahan korupsi yang didorong
melalui Stranas PK adalah sektor Bantuan Sosial, hal ini terkait dengan akurasi
data penerima bantuan sosial," ucapnya.
Untuk itu, setelah mengikuti rapat, Bupati Basli Ali
menegaskan kepada instansi terkait untuk berhati-hati melakukan pendataan dan
pengusulan nama-nama penerima bantuan sosial.
"Kroscek dengan baik, jangan mendata penduduk yang
diketahui bahwa penduduk tersebut tidak layak untuk menerima bantuan, tapi
didata layak dan kemudian diusulkan untuk menerima bantuan, kalau sampai ini
terjadi berarti yang melakukan pendataan terlibat atau punya itikad melakukan
tindak pidana korupsi," tegas bupati.
Lanjut, bantuan itu berasal dari keuangan negara, artinya
pendata secara sengaja telah menimbulkan kerugian negara dari bantuan sosial
yang tidak tepat sasaran nantinya.
Pada rapat Stranas PK ini Bupati Basli Ali didampingi Pj Inspektur
Kabupaten Irwan Baso, dan Kadis Sosial Sakmawati.