CELEBESMEDIA.ID, Makassar — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong industri keuangan syariah memperluas pembiayaan ke sektor usaha halal, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Langkah ini dinilai penting agar pertumbuhan industri keuangan syariah sejalan dengan perkembangan ekonomi halal nasional.
OJK menilai, selama ini besarnya potensi industri halal belum sepenuhnya diimbangi dengan pemanfaatan layanan keuangan syariah. Karena itu, lembaga keuangan syariah didorong menghadirkan produk pembiayaan, investasi, dan transaksi yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.
Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Hernawan Bekti Sasongko mengatakan, industri keuangan syariah perlu mengubah pendekatan bisnis dengan menempatkan kebutuhan konsumen sebagai dasar pengembangan produk dan layanan.
“Sekarang kita memasuki era yang disebut user-centric atau consumer-centric. Lembaga keuangan, bahkan bukan hanya lembaga keuangan, tidak bisa lagi membuat produk semata-mata dengan mendikte konsumen,” ujar Hernawan dalam International Islamic Finance Conference (IIFC) 2026 di Makassar, Senin (2/11).
Menurut Hernawan, produk keuangan syariah tidak cukup hanya memenuhi ketentuan prinsip syariah. Industri juga harus menawarkan keunggulan kompetitif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat maupun pelaku usaha.
Ia menilai, keterhubungan antara industri keuangan syariah dan sektor riil menjadi salah satu kunci untuk memperbesar kontribusi ekonomi syariah. Pembiayaan perlu diarahkan agar dapat mendukung aktivitas bisnis di sepanjang rantai nilai industri halal.
Penguatan tersebut membutuhkan tiga pilar utama, yakni industri keuangan syariah yang sehat dan inovatif, peningkatan pemanfaatan layanan keuangan syariah oleh sektor riil, serta dukungan kebijakan pemerintah.
Dari sisi perkembangan industri, Indonesia memiliki modal untuk memperkuat posisi di pasar keuangan syariah global. Berdasarkan Islamic Finance Development Indicator (IFDI) 2025, Indonesia berada di peringkat keempat dunia dalam pengembangan keuangan syariah.
Capaian tersebut diharapkan dapat menjadi landasan untuk meningkatkan daya saing industri sekaligus memperluas kontribusinya terhadap perekonomian nasional.
Upaya memperkuat peran keuangan syariah juga menjadi pembahasan dalam High Level Forum (HLF) yang merupakan bagian dari rangkaian Indonesia Islamic Finance Summit (IIFS) 2026.
Dalam forum tersebut, OJK membahas penguatan kebijakan lintas sektor, mulai dari perbankan syariah, lembaga pembiayaan hingga inovasi teknologi keuangan.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, Cetak Biru Pengembangan dan Penguatan Keuangan Syariah menjadi pedoman bersama untuk menyelaraskan pengembangan industri di berbagai sektor.
OJK juga mendorong penguatan struktur dan konsolidasi perbankan syariah agar memiliki ketahanan kelembagaan serta daya saing yang lebih baik. Implementasi kebijakan tersebut akan dievaluasi secara berkala setiap enam bulan.
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menyoroti pentingnya memperluas akses pembiayaan syariah bagi masyarakat dan pelaku usaha yang belum terjangkau layanan keuangan formal.
Menurutnya, penguatan tata kelola, inovasi produk, dan pemanfaatan teknologi digital diperlukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan syariah.
OJK juga tengah menyiapkan peta jalan pengembangan sektor Perusahaan Pembiayaan, Modal Ventura, dan Lembaga Keuangan Mikro (PVML) syariah sebagai arah penguatan industri ke depan.
Selain memperluas pembiayaan, OJK turut mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk membuka akses keuangan yang lebih luas.
Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Adi Budiarso mengatakan, teknologi seperti pemeringkat kredit alternatif berpotensi membantu masyarakat dan UMKM yang belum memiliki riwayat kredit formal untuk memperoleh akses pembiayaan.
OJK juga tengah menjajaki pengembangan tokenisasi sukuk negara bersama Kementerian Keuangan.
Inisiatif tersebut menjadi bagian dari pengembangan instrumen keuangan digital dengan tetap memperhatikan kejelasan aset dasar, kesesuaian akad, serta hak dan manfaat ekonomi yang dapat diverifikasi.
Berbagai agenda penguatan tersebut dibahas dalam IIFC 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian Indonesia Islamic Finance Summit (IIFS) 2026 di Makassar. Forum ini melibatkan regulator, pelaku industri, akademisi, serta pemangku kepentingan internasional untuk membahas masa depan keuangan syariah.
Melalui penguatan inovasi, perluasan pembiayaan, dan pemanfaatan teknologi, OJK berharap industri keuangan syariah tidak hanya berkembang sebagai sektor jasa keuangan, tetapi juga menjadi pendukung utama pertumbuhan industri halal dan ekonomi nasional.