CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Kementerian Keuangan mencatat
daerah di seluruh Indonesia secara total mengalami surplus anggaran yang cukup
besar, hingga mencapai Rp 111,5 triliun.
"Pemerintah pusat sedang melakukan usaha mendorong
pemulihan ekonomi dengan countercyclical defisit yang mencapai Rp540 triliun,
namun daerah justru kemudian menahan belanja atau belum bisa belanja sehingga
terjadi surplus mencapai Rp111,5 triliun,” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani
Indrawati saat membuka Kongres Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia
(AAIPI) secara daring, Selasa (23/11/2021).
Dilihat dari pagu belanja APBD 2021 sebesar Rp1.224,71
triliun, sebagaimana dikutip CELEBESMEDIA.ID dari laman Kemenkeu, sampai dengan
Oktober 2021 baru terealisasi Rp730,13 triliun atau 59,62% dengan jangka waktu
penyelesaian kurang dari 1,5 bulan menjelang Tahun Anggaran 2022.
Ditengah realisasi pendapatan daerah secara nasional telah
mencapai Rp841,65 triliun, ini menunjukkan Pemerintah Daerah justru mengalami
surplus.
Belum optimal atau sinkronnya belanja APBN dan APBD akan
mengurangi daya pemulihan ekonomi dan upaya perbaikan kondisi masyarakat dan
ekonomi.
“Efektivitas dorongan kebijakan APBN pusat dan daerah belum
sinkron. Pusatnya mendorong, daerahnya justru berhenti atau dalam hal ini
meredam. Ini tentu dampaknya kepada perekonomian menjadi tidak optimal,” ujar
Menkeu.
Menkeu berharap APIP berperan tidak hanya memberikan
assurance, namun juga mengevaluasi dan memberikan konsultasi. APIP tetap
menjaga tidak boleh ada korupsi, namun tidak berarti menjadikan daerah tidak
berani untuk belanja.
"Jadi ini adalah advice yang harus diberikan dan
di-empower kepada Kementerian/Lembaga dan daerah,” ujarnya.