CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan aturan baru mengenai perhitungan solvabilitas perusahaan asuransi dan reasuransi melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18 Tahun 2026.
Aturan yang ditetapkan pada 2 Oktober 2026 dan diundangkan pada 26 Oktober 2026 ini bertujuan memperkuat kesehatan keuangan perusahaan asuransi melalui penghitungan modal yang lebih mempertimbangkan risiko bisnis.
Salah satu perubahan utama terdapat pada batas minimum rasio solvabilitas atau kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam aturan sebelumnya, POJK Nomor 71/POJK.05/2016, batas minimum solvabilitas ditetapkan sebesar 100 persen dari Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR), sedangkan 120 persen menjadi target solvabilitas internal perusahaan.
Kini, melalui POJK 18/2026, OJK menetapkan rasio solvabilitas minimum sebesar 120 persen. Artinya, angka yang sebelumnya menjadi target internal kini menjadi kewajiban minimum yang harus dipenuhi perusahaan asuransi.
Meski demikian, bukan berarti seluruh perusahaan harus langsung menambah modal sebesar 20 persen. Kebutuhan modal tetap bergantung pada hasil perhitungan MMBR dan risiko masing-masing perusahaan.
Selain itu, OJK mengubah pengelompokan modal menjadi modal inti dan modal pelengkap. Perhitungan kebutuhan modal juga disempurnakan dengan memperhitungkan empat jenis risiko, yakni risiko kredit, risiko pasar, risiko asuransi, dan risiko operasional.
Aturan baru ini juga mewajibkan perusahaan melakukan Own Risk and Solvency Assessment (ORSA), yaitu penilaian kemampuan keuangan perusahaan dalam menghadapi berbagai kemungkinan risiko. Penilaian tersebut harus dilakukan minimal satu kali dalam setahun melalui pengujian tekanan atau stress test.
Dari sisi pengawasan, perusahaan wajib menyampaikan laporan rasio solvabilitas setiap triwulan dan tahunan. Laporan tahunan juga harus diaudit oleh akuntan publik. OJK turut menyiapkan sanksi administratif bagi perusahaan yang melanggar ketentuan solvabilitas dan permodalan.
Khusus perusahaan asuransi yang masuk kategori Domestic Systemically Important Insurer (D-SII), OJK mewajibkan tambahan modal sebesar 15 persen dari MMBR.
Perhitungan dengan aturan baru mulai diterapkan pada laporan keuangan triwulan I 2027. Selama 2027, perusahaan diberikan kelonggaran waktu pelaporan hingga 45 hari setelah periode triwulan berakhir. Sementara itu, sanksi administratif akibat tidak terpenuhinya KRSM berdasarkan aturan baru mulai berlaku pada periode laporan triwulan I 2028.
Melalui aturan ini, OJK berharap perusahaan asuransi memiliki permodalan yang lebih kuat dan mampu mengelola risiko dengan lebih baik. Dengan demikian, kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran klaim serta melindungi kepentingan pemegang polis diharapkan semakin terjaga.