CELEBESMEDIA.ID, Jakarta - Wapres RI ke-10 dan 12 yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar, Jusuf Kalla (JK) meminta agar partai berlambang Beringin tersebut tetap solid demi menghadapi Pemilu 2024 yang sudah di depan mata.
Hal itu diungkapkan JK terkait isu Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) di tubuh Partai Golkar yang akan mencopot Ketua Umum Airlangga Hartarto. JK meminta agar semua kader Golkar menghormati mandat yang telah diberikan kepada Airlangga.
“Dalam situasi yang krisis ini artinya dalam waktu yang singkat (menuju) Pemilu, bersatulah. Bagaimana bisa menang kalau pecah, maka harus bersatu. Karena Airlangga sudah diberikan mandat maka hormati itu. Jangan Golkar dilibatkan dalam situasi yang sulit,” ujar JK usai menjadi keynote speech di acara “Anak Muda untuk Politik” di Kompleks DPR Senayan, Senin (31/7).
Lebih lanjut, JK menegaskan ketidak setujuannya terhadap Munaslub di tubuh partai Golkar, justru akan menjatuhkan marwah Partai Golkar sebagai partai besar dan peraih suara terbanyak kedua pada pilpres 2019.
“Sangat tidak setuju dengan Munaslub, karena itu akan menjadikan marwah Golkar sebagai partai besar dan pemenang suara terbanyak kedua. Jadi siapa pun harus memahami itu bahwa ini soal organisasi harus bersatu. Yang penting itu kita bersatu supaya kita bisa terpilih baik eksekutif maupun legislatifnya. Bersatu saja belum tentu menang apalagi kalau tidak bersatu,” tegasnya.
Minta Golkar untuk Menjadi Partai Mandiri
JK meminta agar Golkar dapat menjadi partai mandiri yang tidak terlalu bergantung pada koalisinya dalam mengambil langkah politik.
Menurut dia, Golkar agak telat dalam mengambil lagkah politik terkait pencapresan 2024. Hal itu karena Pengurus Golkar terlalu bergantung pada koalisi.
Padahal menurut JK apabila Golkar dapat memperoleh posisi wakil maka itu akan berpengaruh pada elektabilitas Golkar.
“Sebagai partai besar yang mempunyai kemampuan atau partai kedua terbesar yang mempunyai kemampuan kekuasaan itu apabila menjadi wakil. Maka Golkar punya peluang untuk menaikkan suaranya," ujar JK.
"Golkarnya sendiri agak telat atau sangat tergantung pada koalisi-koalisinya. Harusnya partai itu bisa mandiri. Secara demokrasi bahaya kalau begini terus ketika partai tidak bisa mandiri, beda partainya diganggu lagi, maka makin kacau republik ini,” tutup Ketua Umum PMI tersebut.