CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Kursi Wakil Presiden akan memasuki proses pergantian melalui jalur konstitusional jika Gibran Rakabuming Raka benar melepas jabatannya.
Prosesnya diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), dengan Presiden Prabowo Subianto memegang peran penentu sebagai pengusul calon pengganti.
Kabar pengunduran diri itu dibenarkan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, saat dimintai konfirmasi di Jakarta, Rabu (11/11). Ia menjawab dengan satu kata saja. Hingga naskah ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Gibran maupun pihak Istana.
"Betul," ujar Budi Arie.
Begitu jabatan ditinggalkan, kursi Wapres berstatus lowong dan hitungan waktu pun berjalan.
Pasal 8 ayat 2 UUD 1945 serta Pasal 46 ayat 1 UU MD3 mewajibkan MPR menggelar sidang paripurna untuk memilih penggantinya, paling lambat 60 hari kemudian.
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menjabarkan urutan langkahnya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11).
Menurutnya, MPR lebih dulu akan bersurat kepada Prabowo untuk memberi tahu adanya kekosongan jabatan, sekaligus meminta kepala negara mengajukan dua nama berikut berkas persyaratan pencalonan.
"MPR akan mengadakan pemilihan dalam waktu 60 hari sejak diterima surat dari Pak Presiden itu. Itu secara normatif konstitusionalnya seperti itu," kata Yusril.
Daftar dua nama tersebut harus sudah berada di tangan pimpinan MPR minimal 14 hari sebelum sidang digelar, sesuai Pasal 46 ayat 2 UU MD3.
Pada hari pemilihan, kedua figur diwajibkan menyampaikan kesiapan mereka di forum paripurna sebelum surat suara dibagikan (Pasal 46 ayat 4 UU MD3).
Anggota MPR kemudian memilih salah satu dari dua kandidat itu (Pasal 46 ayat 3 UU MD3).
Siapa pun yang meraup suara terbanyak langsung ditetapkan sebagai Wapres terpilih (Pasal 46 ayat 5 UU MD3).
Aturan itu juga menyiapkan jalan keluar bila terjadi kebuntuan. Jika suara kedua calon imbang, pemungutan diulang sekali.
Apabila hasilnya masih seri, Presiden yang menentukan pilihan di antara dua nama yang diusulkannya sendiri (Pasal 46 ayat 6 dan 7 UU MD3).
Rangkaian proses ditutup dengan pelantikan Wapres terpilih oleh MPR (Pasal 47 ayat 1 UU MD3).
Jalur ini berbeda dengan mekanisme pemberhentian lewat pemakzulan.
Di DPR, pembahasan usulan hak menyatakan pendapat (HMP) terhadap Gibran dijadwalkan berlanjut dalam rapat paripurna Kamis (12/11), sebagaimana disampaikan Wakil Ketua DPR Saan Mustopa.