CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Lembaga pemerhati kepemiluan, Jaringan
Demokrasi Indonesia (JaDI) Wilayah Sulsel melakuka deklarasi kemarin di Hotel
Pesonna, Makassar, Minggu (9/12/2018). Lembaga
ini hadir untuk mengawal pemilu bersih dan berkualitas, terutama penguatan
kapasitas penyelenggara Pemilu.
Sejumlah mantan komisioner KPU tingkat provinsi dan kabupaten/kota
di Sulsel, serta Bawaslu tergabung dalam JaDI Sulsel ini. Seperti Mardiana
Rusli, Iqbal Latief, Khaerul Manan, dan Mappinawang. Selain itu, terdapat juga mantan
komisioner tingkat kabupaten/kota se Sulsel serta Bawaslu.
Presidium JaDI Sulsel yang juga mantan komisioner Bawaslu Sulsel,
Nasrullah, mengatakan bahwa lembaga tersebut merupakan poros tengah antara
lembaga KPU dan Bawaslu serta menjembatani masyarakat yang konsen pada
penguatan kapasitas penyelenggara pemilu.
Mengiringi deklarasi, lembaga ini juga menggelar diskusi membahas
soal politik identitas yang sesungguhnya.
“Ini bentuk keresahan kami, salah satunya dalam seleksi dan
perekrutan penyelenggara kepemiluan. Kita lihat bahwa penguatan kapasistasnya
sangat rendah bahkan diabaikan, sementara dikuatkan politik identitasnya,” ucap
Nasrullah.
Nasrullah berharap, JaDi Sulsel akan mengambil ruang untuk mengisi
kapasitas, khususnya bagi penyelenggara pemilu selain sisi teknisnya. Juga soal
integritas dan independensi dalam aspek-aspek tertentu.
Ke depannya selain konsen pada penyelenggara, kata Nasrullah,
pihaknya juga ingin melakukan suatu kegiatan berbasis masyarakat dengan
mengajak mereka melek politik dan pemilu
Karena dari hasil pantauan JaDI dalam sebulan ini, masyarakat
tidak begitu memahami karakteristik tentang regulasi yang baru, misalnya surat
suara dan kategori sanksi.
Sehingga, menghadapi Pemilu 2019, JaDi Sulsel akan memberikan
pemahaman kepada masyarakat tentang penggunaan kertas surat suara dan pemilih
yang pindah domisili. Juga soal politik uang yang selama ini masih menjadi
momok di setiap momentum politik.
Sebelumnya, Lembaga ini didominasi oleh mantan penyelenggara pemilu ini telah terbentuk
mulai dari pusat hingga sejumlah provinsi di Indonesia.
Ketua JaDI Sulsel, Mardiana Rusli, mengatakan, penandatangan MoU ini sebagai penguatan bahwa JaDi Sulsel
telah membangun kerjasama intensif dengan Bawaslu. "Kami dari JaDi mencoba
penjajakan untuk terlibat dalam proses termasuk pelatihan saksi," tutur
mantan anggota KPU Sulsel ini.
Sebelumnya, JaDI Sulsel juga telah menjalin kerja sama
dengan KPU Sulsel.