CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), mengusulkan pengalaman penyelesaian konflik Aceh sebagai salah satu rujukan bagi Turki dalam mencari jalan damai dengan kelompok Kurdi.
Usulan itu disampaikan dalam konferensi internasional bertajuk In Search of a New Regional Social Contract in the Middle East di Ankara, Turki, Senin (9/11/2026) siang waktu setempat.
Konferensi tersebut diselenggarakan OSRAM (Pusat Studi Timur Tengah), lembaga nirlaba Turki, bekerja sama dengan Universitas Oxford.
Pada hari kedua konferensi, JK menjadi salah satu dari empat panelis dalam sesi yang membahas pengalaman Turki menangani konflik dengan kelompok Kurdi.
Menurut JK, konflik berkepanjangan tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan militer. Penyelesaian harus ditempuh lewat negosiasi, pembangunan kepercayaan, dan penanganan akar persoalan yang melatarbelakangi konflik.
"Konflik tidak bisa diselesaikan hanya dengan kekuatan senjata. Kita harus memahami akar masalahnya. Pengalaman di Aceh menunjukkan bahwa jalan terbaik untuk mengakhiri konflik adalah melalui negosiasi, membangun kepercayaan, dan memberikan kesempatan kepada mereka yang pernah berjuang untuk kembali ke masyarakat," ujar JK.
Dalam forum itu, JK secara khusus mengusulkan agar Pemerintah Turki mempertimbangkan pemberian amnesti kepada para pejuang dan aktivis Kurdi.
Ia menilai amnesti menjadi langkah penting untuk membuka jalan bagi mereka kembali ke tengah masyarakat dan menjalani kehidupan secara normal.
"Amnesti itu penting. Bagaimana mungkin orang mau kembali ke masyarakat kalau mereka masih merasa takut dan tidak memiliki jaminan keamanan? Mereka harus diberi kesempatan untuk memulai kehidupan baru," kata JK.
Langkah serupa menjadi bagian dari proses perdamaian Aceh. Setelah kesepakatan damai di Helsinki pada Agustus 2005, para mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) memperoleh kesempatan kembali ke masyarakat melalui kebijakan amnesti dan program reintegrasi.
Selain amnesti, JK menilai pendekatan personal kepada para pemimpin kelompok perlawanan diperlukan untuk membangun komunikasi dan kepercayaan. Ia juga menekankan pentingnya mediator netral dalam proses negosiasi.
"Dalam proses perdamaian, mediator harus dipercaya oleh kedua belah pihak. Tidak boleh memihak, harus memahami persoalan secara mendalam, dan memiliki kemampuan untuk membawa pihak-pihak yang bertikai duduk bersama," ujar JK.
Pengalaman perdamaian Aceh juga menjadi bagian dari rangkaian konferensi. Pada hari pertama, Minggu (8/11/2026), peserta menyaksikan pemutaran film The Last Accord yang mengangkat perjalanan proses perdamaian Aceh.
Dalam sesi khusus tersebut, JK tampil bersama Hamid Awaludin dan Dino Patti Djalal untuk membahas film itu sekaligus berbagi pengalaman mengenai perundingan Helsinki yang mengakhiri konflik antara Pemerintah Indonesia dan GAM pada 2005.
JK menilai pengalaman Aceh menunjukkan bahwa konflik yang berlangsung puluhan tahun tetap dapat diselesaikan apabila para pihak memiliki kemauan untuk berunding dan mencari jalan tengah.
"Pengalaman Aceh membuktikan bahwa perdamaian itu mungkin dicapai, bahkan setelah konflik berlangsung puluhan tahun. Kuncinya adalah keberanian untuk berunding, saling percaya, dan kemauan untuk mencari jalan tengah," kata JK.