CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2022 sebesar Rp600.000 2022 akan disalurkan oleh pemerintah dalam waktu dekat.
Executive Vice President PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Regional VI Makassar Ronald Siahaan mengungkapkan khusus di Sulsel ada 873.466 warga yang akan menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap pertama.
Jumlah tersebut sesuai dengan data yang telah dikantongi PT Pos sebagai pihak yang bertanggung jawab akan distribusi BLT.
Ia menjelaskan pada tahap pertama ini jumlah BLT yang akan dicairkan sebesar Rp300.000. Sedangkan total yang akan diperoleh penerima BLT di tahun 2022 ini sebesar Rp600.000.
"BLT untuk tahap pertama diberikan selama dua bulan, per bulannya itu Rp150.000, jadi total Rp. 300 ribu perkeluarga penerima manfaat. Akan ada tahap kedua dengan jumlah yang sama," ujarnya saat ditemui di ruangannya, Jumat ( 2/8/2022).
Persyaratan yang harus dipersiapkan penerima BLT yakni cukup membawa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotocopy Kartu Keluarga (KK), serta yang tidak wajib surat pengantar dari kelurahan.
"Semua kantor pos kita fungsikan untuk pendaftaran lah dan kantor-kantor lurah, kita koordinasikan dengan pemerintah daerah. Supaya penyaluran BLT BBM ini tersalurkan dengan baik dan secepatnya," tuturnya.
Penyaluran sendiri rencananya akan dilakukan dalam waktu dekat, pemerintah memberikan waktu dua atau satu bulan, sedangkan dari internal PT.Pos sendiri akan melakukan percepatan 10 hari atau satu minggu untuk penyelesaian pembayaran.
"Proses pencatatan pembuatan surat undangan dan juga persiapan pengantaran. Kemudian hari Minggu kita sudah bisa melakukan penyaluran kepada penerima manfaat ini," imbuhnya.
Ronald juga menjelaskan sistem penyalurannya pun menerapkan 2 cara.
"Ada dua jenis model yang kita siapkan, pertama melakukan pengantaran di rumah penerima bantuan bagi kategori difabel, kedua pengambilan BLT di kantor Pos," tegasnya.
Ia menambahkan akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengantisipasi terjadinya ada nama penerima BLT yang sama.
"Kita juga harus koordinasi dengan pemerintah untuk melakukan verfikasi kembali jangan sampai ada nama double penerima bantuan Jangan sampai ada warga lain yang tida terima bantuan apa-apa," pungkasnya.
Laporan: Ardi Jaho