CELEBESMEDIA.ID, Luwu - Pemerintah Kabupaten Luwu melalui
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) menggelar Silaturrahim Penjabat
Bupati dengan para Kepala Desa se-Kabupaten Luwu di aula rumah jabatan Bupati,
Kelurahan Pammanu, Kecamatan Belopa Utara, Minggu (10/3/2024).
Pada kesempatan itu, Pj Bupati Luwu, Drs. H. Muh. Saleh,
M.Si mengungkapkan ada 5 program pokok yang diamanahkan oleh Mendagri
kepadanya.
“Oleh Presiden melalui Menteri Dalam Negeri RI, memberi
tugas tambahan kepada saya sebagai Pj Bupati Luwu untuk mengawal proses
transisi pemerintahan di Kabupaten Luwu,” ungkap H. Muh. Saleh.
Selain mengawal proses transisi pemerintahan, Muh. Saleh juga
diamanahkan untuk menekan laju inflasi, mengurangi angka kemiskinan ekstrem,
melakukan penanganan terhadap stunting dan mendorong kemandirian desa dengan
penguatan ketahanan pangan.
“Alhamdulillah sesampainya di Luwu saya merasa tidak sendiri
karena ada 207 Kepala Desa dan 20 Lurah yang akan menemani saya untuk
menguatkan sinergitas dan kolaborasi, bersama-sama mewujudkan kesejahteraan
masyarakat Kabupaten Luwu,” lanjutnya.
Menurutnya, kabupaten Luwu adalah Bumi yang makmur karena
memiliki potensi alam yang sangat subur, hanya saja pengelolaannya yang belum
maksimal.
“Luwu merupakan salah satu daerah penghasil gabah di Sulsel,
namun berasnya diproduksi di Sidrap. Kita juga penghasil biji kopi, namun
diproduksi di wilayah lain, sehingga ini juga menjadi perhatian kita semua
untuk bagaimana memaksimalkan pengelolaan hasil-hasil pertanian dan perkebunan
tersebut agar mampu menambah penghasilan masyarakat,” kata Muh Saleh.
Muh Saleh juga akan memaksimalkan peran perbankan dalam
pengelolaan pertanian, dimana ada 6 Bank yang bersedia memberikan fasilitas KUR
(Kredit Usaha Rakyat) yang akan memberikan bantuan modal dengan bunga rendah
dan dapat dibayarkan setelah panen.
Terkait penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem, Pj
Bupati Luwu meminta kepada para kepala desa agar memperkuat data by name by
address. Hal ini dimaksudkan agar bantuan dari pemerintah tepat sasaran sesuai
indikator penentuan data kemiskinan.
“Mengurangi kemiskinan bukan hanya tugas bupati atau sekda
saja tetapi menjadi tugas kita bersama. Saat ini kita juga mengupayakan melalui
Kementerian Sosial mengusulkan masyarakat Luwu masuk kategori UHC, agar jika
berobat cukup dengan menyodorkan KTP saja. Nah inipun juga memerlukan
sinkronisasi dan akurasi data agar tepat sasaran,” ungkapnya.
Diakhir pertemuan, Muh. Saleh mengingatkan kepala desa agar
bersama-sama menjaga stabilitas keamanan didesanya masing-masing terutama dalam
menghadapi perhelatan Pemilukada pada November 2024 mendatang.
“Jika ada yang ingin dikonsultasikan, saya membuka ruang
bagi kepala desa. Silahkan datang ke rujab karena ini rumah kita semua, terbuka
bagi siapa saja yang ingin membahas perkembangan dan kemajuan Luwu ke depan,” tutupnya.