CELEBESMEDIA.ID, Selayar - Bupati Kepulauan Selayar H. Muh.
Basli Ali mengikuti rapat koordinasi penuntasan pasca bencana gempa dengan
Sekretatiat Wapres (Setwapres) RI melalui zoom meeting, di Kediaman Resmi
Bupati, Selasa (6/9/2022).
Rapat koordinasi ini melibatkan Kementerian PUPR, Kemenko PMK, BNPB, dan
diikuti pula oleh Kepala Bappelitbangda, Kadis PU, Kepada BPBD, dan Kadis
Tarkim Kepulauan Selayar.
Suprayoga Hadi Deputi Dukungan Pembangunan Manusia dan
Pemerataan Pembangunan (PMPP) Setwapres memimpin pertemuan mengungkapkan bahwa
Rapat koordinasi ini dalam rangka menindaklanjuti arahan Wakil Presiden pada
saat menerima audensi dan permohonan
Bupati Kepulauan Selayar sehubungan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
bencana M7.4.
"Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin telah menginstruksikan
seluruh pemangku kepentingan bekerjasama mendukung penuntasan rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi
Selatan," ucapnya.
Mewakili Kemenko PMK, Mery Efriana menanggapi
permohonan percepatan penuntasan
penanganan Pasca Bencana Gempa Bumi menekankan perlunya kelengkapan
Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pascabencana (R3P) gempa bumi di Kepulauan Selayar sebagai payung hukum.
"Setelah Dokumen R3P ini selesai disusun dan dilegalkan
oleh kepala daerah kemudian dokumen tersebut akan diserahkan kepada BNPB yang
selanjutnya dilakukan review, baru kementerian akan menghitung realisasi
pendanaan yang akan diberikan," jelasnya.
Bupati Kepualauan Selayar Basli Ali mengapresiasi
pelaksanaan rakor ini dan menyampaikan ucapan terima kasih atas upaya seluruh
pihak yang sudah berkontribusi dalam penanggulangan bencana yang menimpa
Kabupaten Kepulauan Selayar.
"Peristiwa bencana gempa bumi melanda Kabupaten
Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan pada 14 Desember 2021 lalu, Gempa
bumi berkekuatan 7,4 skala richter ini memberikan dampak kerusakan
infrastruktur di Kecamatan Pasimarannu dan Kecamatan Pasilambena," jelasnya.
Kesempatan tersebut juga dimaanfaatkan Bupati mempertanyakan
dan menyampaikan keluh kesah dan kebutuhan masyarakat khususnya perbaikan rumah
warga terdampak gempa yang sampai saat ini belum juga teralisasi dari BNPB.
"Untuk rumah rusak berat bantuan dari pusat sampai hari
ini sudah berjalan 10 bulan belum terealisasi, masyarakat terus mendesak,
bahkan Pemda dinilai tidak serius menangani ini, kami mohon dan berharap secepatnya
bisa teralisasi," cetus MBA.
Pihak BNPB menjelaskan bahwa progres penanganan perbaikan
rumah rusak berat terdampak gempa sebesar M7.9, yang dialokasikan pada Tahun
2021 sudah sesuai target.
"Masa hibah 10 Desember 2022, dan saat ini review dari
Irtama BNPB telah terbit dan sudah berproses di Kementerian Keuangan, memang
lama karena bukan hanya Selayar, melainkan semua wilayah diproses secara
bersamaan," ujarnya.