CELEBESMEDIA.ID, Bantaeng - Di DPR RI, Komisi
II adalah lahan yang "kering". Tidak banyak anggota DPR yang ingin
berlama-lama di komisi ini. Biasanya, mereka berpindah komisi lain setiap
tahun.
Jika
di bandingkan dengan komisi lainnya di DPR RI, komisi II memang paling sedikit
memiliki mitra kerja. Komisi ini memiliki tiga ruang lingkup tugas. Ketiganya
adalah Dalam Negeri, sekretariat negara dan pemilu. Total mitra kerjanya ada 13
kelembagaan pemerintah.
Berbeda
dengan komisi lainnya di DPR RI. Komisi I misalnya. Komisi ini memiliki empat
ruang lingkup tugas. Di antaranya adalah pertahanan, luar negeri, komunikasi
dan informatika serta intelijen. Mitra kerjanya lebih luas lagi. Ada 16 lembaga
negara. Tiga di antaranya, kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, dan
Kementerian komunikasi dan informatika (Kemenkominfo).
Anggota
DPR RI dari fraksi Gerindra, Azikin Solthan hampir menghabiskan masa jabatannya
sebagai anggota DPR RI di komisi II. Dia tidak pernah berpindah tugas.
Alasannya sederhana, dia selama ini terus memperjuangkan konstitiuennya melalui
komisi itu. Terutama mereka yang berstatus honorer.
"ini
adalah perjuangan saya. Saya tetap berada di komisi II DPR RI untuk menjaga
marwah partai dan memperjuangkan konstituen saya," jelas dia.
Dia
mengatakan, perjuangan ini bukanlah hal yang mudah. Kebijakan pemerintah yang
membuat moratorium CPNS membuat pengangkatan CPNS tersendat selama lebih dari
lima tahun.
"Kami
dari fraksi Gerindra dari dulu telah menyarankan untuk membuat data base tenaga
honorer. Sehingga jika ada pengangkatan, tenaga honorer ini bisa mendapat
prioritas," jelas dia.
Fraksi
Gerindra juga memperjuangkan tenaga honorer yang tidak lolos seleksi CPNS.
Salah satunya adalah dengan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja (PPPK). "Kami jauh hari telah menyarankan ke ekskutif untuk PPPK
ini. Sejauh ini, saran itu sudah hampir tercapai. Kami dan eksekutif sedang
merampungkan regulasi itu," jelas dia.
Dia
mengakui, benang kusut tenaga honorer ini akan segera tuntas. Melalui regulasi
PPPK ini, para tenaga honorer akan mendapatkan hal yang sama dengan ASN.
"Kami akan menggodok aturannya. Sehingga tidak ada lagi honorer yang
dirugikan," jelas dia.
Tidak
sekadar masalah CPNS saja. Azikin Solthan mengaku banyak terlibat dalam
pembentukan regulasi UU Pemilu. Begitupun dengan bidang pemerintahan dengan
hadirnya anggaran kelurahan.
"Kami
dari Gerindra sebenarnya sudah jauh hari menyarankan agar kelurahan juga bisa
mengelola anggaran seperti anggaran desa. Tetapi eksekutif baru akan
merealisasikannya menjelang Pilpres," jelas dia.
Tenaga
ahli Komisi II DPR RI, Misbahuddin Basri mengatakan, sikap Azikin Solthan untuk
menetap di DPR RI adalah bentuk perjuangan yang konsisten. Dia memiliki
komitmen untuk menyelesaikan aspirasi dari para konstituennya.
"Dia
(Azikin Solthan) sudah berkali-kali mendapat tawaran untuk pindah ke komisi
yang lebih baik. Tetapi dia memilih tetap di komisi II sebagai bentuk
komitmennya," jelas dia.(RLS)