TINGKAT kesejahteraan petani di Sulawesi Selatan semakin melorot. Ah bercanda. Bagaimana bisa? Bukankah Sulsel lumbung pangan? Membagi produksinya, terutama beras, ke seluruh provinsi di nusantara? Sejatinya petani Sulsel kaya.
Betul. Semua itu benar. Faktanya memang begitu. Saya tidak bercanda. Mari kita periksa indikator kesejahteraan petani yang ditetapkan pemerintah sendiri. Sudah menjadi konsensus nasional.
Untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani, pemerintah menetapkan indikator nilai tukar. Ya, Nilai Tukar Petani (NTP) namanya.
NTP adalah suatu indeksasi yang membandingkan antara indeks harga yang diperoleh petani dan indeks harga yang dibayar petani.
Indeks harga yang diperoleh petani ialah indeks harga komoditas produksinya pada saat menjual hasil pertaniannya. Sementara indeks harga yang dibayar petani ialah indeks harga yang harus dikeluarkan petani pada saat membeli kebutuhan berproduksi dan konsumsi atau biaya hidupnya.
Jika dari perhitungan itu NTP di atas 100, maka petani boleh dikatakan mendapat keuntungan atau selisih positif dari indeks harga yang diperoleh dan indeks harga yang dibayarkan.
Jika NTP hanya 100, berarti petani cuma pulang pokok dari usaha pertaniannya. Lebih parah jika NTP di bawah 100. Sebab, itu berarti indeks harga yang diperoleh petani di bawah dari indeks harga yang harus dibayar. Tekor.
Nah di Sulsel, menurut penelurusan CELEBESMEDIA.ID dari data yang dirilis Bada Pusat Statistik, sudah dua tahun NTP subsektor tanaman pangan di bawah 100. NTP subsektor lainnya masih di atas 100.
Mengapa bisa begitu? Jika petani memerlukan benih, pupuk, pestisida atau insektisida, barangnya langka. Hukum ekonominya, jika suatu barang langka pasti harganya naik.
Terkadang harga kebutuhan barang untuk produksi melambung jauh di luar kewajaran, namun petani tetap beli. Jika tidak dibeli, tanamannya berpotensi tdak berproduksi optimal. Bahkan menghadapi risiko gagal panen.
Sebaliknya, pada saat panen, umunya terjadi harga produksi petani anjlok karena pembeli kurang. Belum lagi kalau cuaca ekstrem, hujan terus menerus padahal petani membutuhkan sinar matahari untuk mengeringkan produknya.
Dalam kondisi demikian petani mau tak mau tetap menjual hasilnya, walaupun dihargai murah oleh pedagang perantara.
Barang langka dan mahal saat dibutuhkan, barang murah saat panen, seperti yang digambarkan di atas, adalah persoalan klasik petani. Sampai saat ini belum ada solusi permanen yang bisa mengobati luka dalam petani tersebut. Kalau pun ada kebijakan biasanya hanya bersifat insidentil, merespon situasi dan kondisi sesaat.
Jika terjadi lonjakan harga beras misalnya. Reaksi pemerintah cepat, turun tangan menekan harga. Operasi pasar, paling gampang. Pejabat datang ke pasar induk, bicara dengan pedagang, direkam kamera, lalu bikin pernyataan, berusaha menstabilkan harga beras. Seringkali kita menonton adegan semacam sinetron itu.
Sebaliknya, sangat jarang kita saksikan adegan-adegan semacam itu jika petani mengalami kesulitan mendapatkan barang kebutuhan produksi.
Pakan ternak ayam misalnya. Beberapa waktu lalu, di Sulsel heboh petani mengalami kelangkaan pakan, khususnya jagung. Kita tidak melihat adegan atau mendengar pernyataan pemerintah untuk mengatasi persoalan itu.
Boleh jadi persoalan peternak ayam itu mengonfirmasi fakta dan data BPS Sulsel. NTP sub-sektor peternakan bulan Oktober lalu anjlok hampir satu.
Dari lima subsektor pertanian, tanaman pangan dan peternakan memang masih di bawah angka 100. NTP Subsektor Peternakan (NTPT) sebesar 99,46; sedangkan NTP Subsektor Tanaman Pangan (NTPP) tercatat 93,60.
Tiga subsektor lainnya, Tanaman Hortikultura (NTPH) sebesar 107,09; Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) sebesar 114,71; dan Subsektor Perikanan (NTNP) 107,04.
Akan tetapi jika dikonsolidasikan, maka NTP Gabungan Sulsel pada Oktober 2021 masih di bawah 100, yakni hanya sebesar 99,78. Angka itu naik 0,88 persen dibandingkan NTP September 2021 sebesar 98,90.
Dengan memakai ukuran indikator kesejahteraan petani yang digunakan pemerintah sendiri, maka NTP Gabungan Sulsel selalu di bawah 100 sejak dua tahun lalu. NTP di atas 100, terakhir kali terjadi pada November 2019.
Petani kian terpuruk. Belum ada solusi permanen, terstruktur dan terukur, yang bisa membahagiakan petani, menjanjikan kesejahteraan yang lebih terpercaya. Jargon politis lebih banyak. Kekisruhan harga, kemelut antara permintaan dan penawaran di pasar komoditas pertanian, biasanya berakhir dengan solusi impor.
Semakin banyaknya mulut dan perut butuh pangan, kini penduduk Indonesia 270 juta jiwa, mau tak mau pemerintah harus memacu tingkat produktivitas yang tinggi pada lahan pertanian yang semakin sempit atau terbatas jumlahnya akibat konversi peruntukan lahan pertanian ke sektor lainnya, seperti perumahan, pariwisata dan perindustrian.
Untuk memacu produktivitas tinggi, diperlukan rekayasa genetika komoditas dan sentuhan teknologi canggih, serta regulasi kuat dan memihak hanya untuk kepentingan bangsa. Persoalan komoditas pertanian, bukan sekadar urusan makan, tetapi ia bisa menggerogoti ketahanan pangan, serta pertahanan idealisme bangsa. Nasionalisme. Adakah..?