Daftar 7 Panelis Pada Debat Kedua Pilwali Makassar

Empat paslon calon wali kota dan calon wakil wali kota Makassar pada debat pertama Pilwali Makassar 26 Oktober 2024 - (foto by Akbar)

CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Empat Pasang Calon Wali kota dan Wakil Wali kota Makassar kembali siap beradu gagasan lewat debat kedua di Hotel Fourpoint by Sheraton Makassar, Rabu (13/11).

Debat kedua ini, akan berlangsung sekitar 180 menit atau 3 jam yang juga menghadirkan 7 panelis, yakni: 

  • Khusnul Yaqin (Guru Besar Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Hasanuddin)
  • Syarifa Raehana (Akademisi Fakultas Agama Islam Universitas Muslim Indonesia/aktivis perempuan)
  • Mohammad Arif (Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia)
  • Lusia Palulungan (aktivis perempuan/pegiat sosial/Program Manager Program Inklusi Yayasan BaKTI)
  • Abdul Karim (pegiat demokrasi /kolumnis Tribun Timur)
  • Andi Nonong Sunrawali (akademisi Yayasan An Nahl Al Aqsha)
  • Nur Syarif Ramadhan (aktivis/pegiat disabilitas; Direktur Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (Yayasan PerDIK); Ketua Eksekutif Nasional Forum Masyarakat Pemantau untuk Indonesia Inklusif Disabilitas/Formasi Disabilitas)

Debat yang diikuti keempat paslon yaitu, Paslon Nomor Urut 1 (MULIA), Munafri Arifuddin - Aliyah Mustika Ilham, Paslon Nomor Urut 2 (SEHATI), Andi Seto - Rezky Mulfiati, Nomor Urut 3 (INIMI), Indira Jusuf - Ilham Ari Fauzi dan Nomor Urut 4 (AMAN), Amri Arsyid - Abd Rahman Bando. 

Sedangkan tema debat yang diusung yaitu "Mewujudkan Makassar kota berperadaban, maju, melalui harmonisasi pembangunan nasional dan daerah, Tata kelola lingkungan hidup yang berkeadilan, dan Peningkatan kesejahteraan masyarakat".

Selain itu, sejumlah deretan subtema juga akan akan dikupas tuntas yang mengacu pada tema utama. Subtemanya yakni, Memajukan Daerah soal potensi yang dimiliki Makassar. Kemudian, Menyelesaikan Persoalan Daerah yang mencakup persoalan Banjir, Lingkungan, Sampah, Ruang Terbuka Hijau (RTH), serta Transportasi dan Kemacetan.

Terakhir, subtema Keselarasan/Keserasian Pelaksanaan Pembangunan Daerah antara Kabupaten/Kota dan Provinsi dengan Nasional. Di dalamnya ada isu Pembangunan Nasional dan Daerah, SGDs-Infrastruktur, Stunting, Perkawinan Anak, Kemiskinan Ekstrem, serta Aksesibilitas dalam Pembangunan.