CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Lembaga pemerhati kepemiluan, Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Wilayah Sulsel melakuka deklarasi kemarin di Hotel Pesonna, Makassar, Minggu (9/12/2018). Lembaga  ini hadir untuk mengawal pemilu bersih dan berkualitas, terutama penguatan kapasitas penyelenggara Pemilu.

Sejumlah mantan komisioner KPU tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Sulsel, serta Bawaslu tergabung dalam JaDI Sulsel ini. Seperti Mardiana Rusli, Iqbal Latief, Khaerul Manan, dan Mappinawang. Selain itu, terdapat juga mantan komisioner tingkat kabupaten/kota se Sulsel serta Bawaslu.

Presidium JaDI Sulsel yang juga mantan komisioner Bawaslu Sulsel, Nasrullah, mengatakan bahwa lembaga tersebut merupakan poros tengah antara lembaga KPU dan Bawaslu serta menjembatani masyarakat yang konsen pada penguatan kapasitas penyelenggara pemilu.

Mengiringi deklarasi, lembaga ini juga menggelar diskusi membahas soal politik identitas yang sesungguhnya.

“Ini bentuk keresahan kami, salah satunya dalam seleksi dan perekrutan penyelenggara kepemiluan. Kita lihat bahwa penguatan kapasistasnya sangat rendah bahkan diabaikan, sementara dikuatkan politik identitasnya,” ucap Nasrullah.

Nasrullah berharap, JaDi Sulsel akan mengambil ruang untuk mengisi kapasitas, khususnya bagi penyelenggara pemilu selain sisi teknisnya. Juga soal integritas dan independensi dalam aspek-aspek tertentu.

Ke depannya selain konsen pada penyelenggara, kata Nasrullah, pihaknya juga ingin melakukan suatu kegiatan berbasis masyarakat dengan mengajak mereka melek politik dan pemilu

Karena dari hasil pantauan JaDI dalam sebulan ini, masyarakat tidak begitu memahami karakteristik tentang regulasi yang baru, misalnya surat suara dan kategori sanksi.

Sehingga, menghadapi Pemilu 2019, JaDi Sulsel akan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang penggunaan kertas surat suara dan pemilih yang pindah domisili. Juga soal politik uang yang selama ini masih menjadi momok di setiap momentum politik.

Sebelumnya, Lembaga ini didominasi oleh mantan  penyelenggara pemilu ini telah terbentuk mulai dari pusat hingga sejumlah provinsi di Indonesia.

Ketua JaDI Sulsel, Mardiana Rusli, mengatakan, penandatangan MoU ini sebagai penguatan bahwa JaDi Sulsel telah membangun kerjasama intensif dengan Bawaslu. "Kami dari JaDi mencoba penjajakan untuk terlibat dalam proses termasuk pelatihan saksi," tutur mantan anggota KPU Sulsel ini.

Sebelumnya, JaDI Sulsel juga telah menjalin kerja sama dengan KPU Sulsel.