CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Pelapor khusus PBB untuk Palestina Francesca Albanese pada Senin (12/2) menegur keras Israel karena melarangnya masuk ke negara Zionis itu.

Albanese menyebut hal itu sebagai contoh terbaru pelarangan pelapor khusus PBB sejak 2008 dan upaya untuk mengalihkan perhatian dari meningkatnya kekejaman di Gaza.

Pernyataan Albanese muncul di tengah laporan meningkatnya kekerasan di Gaza, terutama di kota bagian selatan, Rafah, di mana para warga sipil mencari perlindungan di tempat yang seharusnya aman, tetapi mereka mengalami pemboman yang menghancurkan.

"Israel melarangku masuk bukan berita baru: Israel melarang masuk semua pelapor khusus/oPt sejak 2008! Ini tidak boleh menjadi pengalihan dari kekejaman Israel di Gaza, yang mengalami tingkat kengerian baru dengan pemboman terhadap orang-orang di 'daerah aman' di Rafah," kata dia melalui platform X.

Mantan pejabat PBB dan aktivis hak asasi manusia Craig Mokhiber mendukung Albanese dengan membuat pernyataan di X.

“Serangan tanpa henti terhadap pembela hak asasi manusia Francesca Albanese, Pelapor Hak Asasi Manusia PBB yang berani dan berprinsip di Palestina, terlihat jelas dan menjengkelkan."

"Sungguh memalukan bagi mereka yang ‘menembak pembawa pesan’ untuk mengalihkan perhatian dunia dari kejahatan Israel. Hal ini tidak akan berhasil," lanjut Mokhiber.

Israel telah memberi peringatan akan melakukan serangan darat di Rafah, tempat tinggal bagi lebih dari satu juta orang yang mencari perlindungan dari perang, untuk mengalahkan apa yang Israel katakan sebagai “batalion Hamas” yang tersisa.

Serangan yang direncanakan itu memicu kekhawatiran akan bencana kemanusiaan di Rafah.

Warga Palestina mencari perlindungan di Rafah ketika Israel menggempur wilayah kantong lainnya sejak serangan lintas batas oleh kelompok Palestina Hamas pada 7 Oktober.

Pemboman Israel yang terjadi kemudian telah menewaskan lebih dari 28.000 orang dan menyebabkan kehancuran massal dan kekurangan bahan-bahan kebutuhan pokok.

Perang Israel di Gaza telah menyebabkan 85 persen penduduk wilayah tersebut mengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur di wilayah tersebut telah rusak atau hancur, menurut PBB.

Sumber: ANTARA