CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Defisit anggaran sampai dengan akhir November 2021 sebesar Rp611 triliun atau 3,63% PDB atau 60,7% dari pagu APBN 2021. Realisasi defisit 2021 diperkirakan sekitar 5-5,2%, lebih rendah dibandingkan target APBN yaitu 5,7% PDB.

“Defisit APBN mengalami penurunan yang sangat drastis,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN Kita yang dilaksanakan secara daring, Selasa (21/12/2021).

Turunnya defisit seiring dengan komitmen Pemerintah menuju konsolidasi fiskal di 2023. Kebutuhan pembiayaan anggaran menurun tajam sejalan dengan membaiknya penerimaan APBN serta optimalisasi pemanfaatan SAL.

“Tahun 2021 kita sudah melihat cerita pemulihan ekonomi,” ungkap Menkeu.

Pemerintah akan terus menjaga perbaikan kesehatan APBN sehingga APBN akan menjadi instrumen yang tetap bisa diandalkan dalam situasi apapun. Pembiayaan APBN dikelola secara hati-hati dan terukur untuk menjaga kesinambungan fiskal. 

Sebagai perbandingan, realisasi APBN 2020 mengalami defisit Rp947,70 triliun karena telah bekerja luar biasa keras di tengah pandemi Covid-19.

“Namun dari belanja ini kita melihat hasil pembangunan yang nyata dirasakan oleh masyarakat dan manfaaat dari belanja yang langsung membantu masyarakat,” katanya saat menyampaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2020 pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), medio Juli lalu. 

Sri Mulyani lalu memaparkan beberapa capaian pemerintah dari defisit yang setara dengan 6,14 persen dari produk domestik bruto tersebut. Negara telah membangun jaringan irigasi sepanjang 280,8 Km.

Bukan hanya itu, ada pula jalan baru sepanjang 280,18 Km, jembatan 7,66 Km, rel kereta api 452,3 Km, pemasangan jaringan gas 135.286 sambungan rumah di 23 kabupaten/kota, dan 45 bendungan.

“Di sisi pendidikan telah disalurkan bantuan untuk program Indonesia pintar untuk 16,18 juta siswa yang langsung mendapatkan dampak positif dari APBN,” jelasnya.

Di bidang kesehatan peran APBN sangat nyata. Sri Mulyani menuturkan bahwa selain menjaga 96,7 juta jiwa melalui jaminan sosial yang dibayar pemerintah, 53 juta jiwa pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja juga dapat bantuan

“Di perlindungan sosial, APBN memberi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), kartu sembako ke 19,4 juta KPM, bantuan sembako di Jabodetabek 2,2 juta KPM, dan bantuan sosial tunai non-Jabodetabek 9,2 juta KPM,” ucapnya.

Dengan stimulus tersebut, tidak heran pemerintah mengklaim telah berhasil menahan dampak negatif dari Covid-19.

Hal tersebut juga didukung oleh hasil riset Asian Development Bank pada April. Di dalam riset itu disebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 relatif lebih baik dibandingkan dengan rata-rata negara di Asean.

Download aplikasi celebesmedia.id di Appstore dan Playstore.

Follow dan Add juga Sosial Media Celebesmedia.id di Instagram, Twitter, Facebook & Youtube.