CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Backlog perumahan di Sulawesi Selatan (Sulsel) hingga kini masih cukup besar, hampir menyentuh angka 10% dari total masyarakat di Sulsel, yaitu sekitar 600 ribu backlog.

Hal itu diungkapkan oleh Regional Office Head Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Wilayah Sulampua, Bagus Hendri Setiawan saat ditemui awak media di CEO Bussiness Forum yang digelar di Mahoni Hall Claro Hotel, Rabu (19/2).

"Backlog di Sulawesi secara umum itu ada 600 ribu orang yang belum memiliki rumah," beber Bagus Hendri Setiawan. 

Secara umum, backlog perumahan dapat diartikan sebagai kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat. Dengan pengertian ini, backlog perumahan adalah kuantitas rumah yang belum atau tidak tertangani.

Angka backlog perumahan di Sulsel sendiri sejak lama terus menjadi perbincangan hangat ditengah masyarakat, karena belum teratasi dengan baik oleh pemerintah daerah. Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tampak terus mengalami kesulitan untuk memiliki hunian sendiri. 

Belum lagi jika merujuk pada Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, tercatat ditahun 2025 pemerintah hanya mengalokasikan investasi untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp18.775 triliun yang bersumber dari APBN. 

Alokasi inilah yang digunakan untuk penyaluran FLPP kepada 220.000 unit rumah dengan memberi kontribusi sebesar 2,8 persen terhadap backlog kepemilikan rumah MBR.

Jelas angka ini masih sangat jauh dari yang seharusnya untuk menekan angka backlog di Indonesia khususnya di Sulsel yang saat ini menyentuh angka ±600 ribu backlog perumahan. 

Sedangkan jika berbicara soal skala nasional, Backlog perumahan di Indonesia saat ini mencapai angka ±9 juta, hal ini diungkapkan oleh Chief Economist Bank Tabungan Negara, Winang Budoyo. 

Winang Budoyo juga menyoroti terkait demand dan supply dari perumahan ini yang menyebabkan angka backlog sulit teratasi, pasalnya kata dia setiap tahun ada sekitar 1 juta pasangan baru di Indonesia, yang dapat diartikan bahwa dalam setahun ada sekitar 1 juta pasangan yang membutuhkan rumah atau hunian sendiri. 

"Jadi memang setiap tahun itux selalu ada Gap antara permintaan dengan apa yang bisa diberikan, dan inilah yang terus menggulung menjadi yang namanya backlog tadi," ujar Winang Budoyo. 

Ia menuturkan, program 3 juta rumah yang dirumuskan di pemerintah Presiden Prabowo Subianto adalah salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut, namun perlu ada kolaborasi untuk mencapai target 3 juta tersebut. 

Kolaborasi antara pemerintah dengan Masyarakat, pihak pengembangan hingga bank tentunya harus terjalin kata Winang Budoyo, karena jika hanya pemerintah yang bergerak, tentu angka 3 juta itu akan sulit untuk terkejar.

Laporan: Riski