CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Pemerintah kembali mengizinkan pengecer menjual LPG 3 kilogram (kg), yang sebelumnya hanya tersedia di pangkalan resmi.

Dengan kebijakan ini, pengecer akan dijadikan sub-pangkalan untuk penjualan gas 3 kg yang dilakukan oleh pemerintah dan PT Pertamina.

Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Namun tahukah Anda jika harga LPG 3 kg di tingkat eceran seharusnya cuma Rp15 ribu per tabung.

Ada subsidi sekitar Rp36 ribu untuk satu tabung LPG 3 kg. Bahlil menyebut harga gas setelah disubsidi cuma Rp5.000 per kg.

"Artinya satu tabung itu harusnya cuma Rp15 ribu, karena subsidi negara per tabung itu Rp36 ribu," kata Bahlil saat meninjau pasokan LPG 3 kg di salah satu yang pangkalan di Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (7/2) sebagaimana yang dikutip dari Detikfinance.

Harga Rp15 ribu per tabung tersebut merupakan patokan. Kalaupun dijual lebih tinggi dari patokan itu, harga paling mahal antara Rp18 ribu hingga Rp19 ribu.

"(Subsidi) sekitar Rp12 ribu sampai Rp13 ribu. Agen ke pangkalan itu (jual) Rp16 ribu. Sampai ke pengencer harusnya Rp19 ribu maksimal Rp18 ribu sampai Rp19 ribu (paling mahal," tegasnya.

Faktanya, harga LPG 3 kg di pengecer bervariasi mulai dari Rp21 ribu hingga ada juga yang menjualnya Rp26 ribu.

Oleh karena itu, pemerintah memutuskan melakukan penataan untuk memantau distribusi LPG 3 kg.

"Agen, pangkalan, ini masih bisa kita kontrol siapa yang beli, harganya berapa masih bisa (dipantau). Tadi di sini kan Rp16 ribu, berarti kan naik Rp 1.000. Kalau dari pangkalan ke pengecer, nah pengecer ini yang nggak bisa Pertamina kontrol berapa harganya dan siapa yang beli," tutupnya.

Sementara menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, harga resmi elpiji 3 kg seharusnya Rp 12.750 per tabung, dengan subsidi sebesar Rp 30.000 per tabung. Tanpa subsidi, harga asli elpiji 3 kg bisa mencapai Rp 42.750 per tabung.

"Manfaat subsidi dari APBN seperti harga BBM, elpiji, listrik, dan pupuk yang lebih terjangkau langsung dirasakan oleh masyarakat," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN 2024 yang dikutip dari Kompas.com, Senin (6/1/2025).