CELEBESMEDIA.ID, Jakarta - Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), Farid Padang, bersama Direksi melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Ardan Adiperdana, di Jakarta, Senin (17/12/2018).

“Pertemuan kami (Pelindo IV) dengan Kepala BPKP ini untuk melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman bersama atau MoU,” kata Farid. MoU tersebut dalam hal audit maupun review proyek pekerjaan strategis baik yang katagori pengadaan maupun kontrak kerjasama.

Untuk diketahui, BUMN yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan ini tengah gencar melakukan pembangunan di sejumlah pelabuhan kelolaan. Sebut saja Pelabuhan Bitung, Sorong, Tarakan, Ambon, Ternate, Jayapura, Manokwari, dan Pelabuhan Merauke.

Pembangunan teranyar adalah Makassar New Port (MNP) yang sudah dilakukan soft launching untuk Tahap I A pada 2 November lalu. Menyusul Kendari New Port (KNP), yang digadang-gadang sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) kedua di Kawasan Indonesia Timur, setelah MNP.

“Untuk semua pembangunan proyek pelabuhan ini, kami selalu menggandeng BPKP untuk kerjasama pengawasannya,” ujar Farid.

Selain bertemu Kepala BPKP, Dirut dan Direksi PT Pelindo IV juga melakukan silaturahmi dengan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, di Jakarta.

Ditur Pelindo IV, Farid Padang (baju batik), berpose bersama KSAL dan jajarannya/ foto: handover

Dalam pertemuan tersebut, Dirut Pelindo IV, Farid Padang membahas tentang proyek pelabuhan yang sudah dilaporkan kepada Menteri BUMN, Rini Soemarno, untuk disiapkan karena akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Januari 2019.

“Agar dapat diselaraskan dengan perkembangan pertahanan laut di Indonesia timur,” imbuhnya. 

Farid mengatakan, Makassar New Port (MNP) sebagai salah satu PSN, pembangunannya dapat diselesaikan sesuai dengan target, dengan memperhatikan 3 hal utama yaitu menjaga kedalaman alur di lokasi tersebut sehingga dalam perkembangannya, kapal AL yang berukuran besar tetap dapat sandar di Pelabuhan Makassar.

“Kedua, akan disiapkan peta hidrogafis yang komplit dalam pengembangan tersebut. Berikutnya, alur pelayaran baik di MNP maupun KNP dapat diselesaikan terutama di alur pelayaran sebelum dioperasikan,” katanya.

Menurutnya, pertemuan pihaknya dengan KSAL adalah sebagai salah satu upaya untuk mempercepat proses pengembangan dan pengoperasian MNP yang merupakan salah satu PSN untuk mendukung program Tol Laut yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo.

“Khususnya terkait Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Utama Makassar dan Makassar New Port,” sebutnya.(*)