Satu Dekade OJK Mengawal, Perkembangan Perbankan dan Inklusi Keuangan di Sulsel Kokoh di Tengah Pandemi

Mardianto . 06-10-2021, 15:03

CELEBESMEDIA.ID, Toraja Utara - Perkembangan perbankan serta inklusi dan literasi keuangan di Sulawesi Selatan tumbuh positif di tengah pandemi Covid-19. 

Capaian ini tentu tak lepas dari peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independen dalam mengawasi industri jasa keuangan dan mendorong peningkatan inklusi keuangan selama satu dekade terakhir.

Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Kantor Regional 6 Sulampua, Patahuddin mengatakan, hingga Agustus 2021, Share Aset, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Kredit Perbankan di Provinsi Sulawesi Selatan terhadap nasional masing-masing 1,26%, 1,53% dan 2,22%.

"Adapun total aset perbankan di Sulsel posisi Agustus 2021 dengan nominal mencapai Rp158,25 triliun, penghimpunan dana pihak ketiga dengan nominal 110,27 triliun dan penyaluran kredit dengan nominal 126,69 triliun," kata Patahuddin di Rantepao, Toraja Utara, Selasa (5/10/2021).

Berdasarkan klaim OJK, capaian itu ditopang dengan fungsi intermediasi yang tinggi dan disertai tingkat risiko yang tetap aman.

Aset perbankan di Sulsel tumbuh positif ditengah pandemi

Aset perbankan di Sulawesi Selatan hingga Agustus 2021 mampu tumbuh secara positif baik secara year on year (yoy) sebesar 4,59% dan secara year to date (ytd) sebesar 1,16% meski di tengah keterpurukan ekonomi global akibat pandemi.

Sementara DPK tumbuh sebesar 4,60% (yoy) dan 2,67% (ytd), dan kredit tumbuh sebesar 4,51% (yoy) dan 1,45% (ytd), disertai indikator fungsi intermediasi (LDR) yang cukup tinggi 114,04%, dengan rasio kredit bermasalah (NPL) yang terjaga sebesar 2,83%.

"Berdasarkan jenis penggunaan, kredit produktif tumbuh 5,53% yoy dengan nominal mencapai Rp67,33 triliun dan kredit konsumtif tumbuh 3,37% yoy dengan nominal mencapai Rp59,36 triliun," lanjut Patahuddin.

Sektor perdangangan mendominasi penyaluran kredit di Sulsel

Berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit di Provinsi Sulawesi Selatan didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran sebesar Rp32,95 triliun (26,01%). Disusul sektor petanian, perburuan dan kehutanan sebesar Rp7,46 triliun (5,89%), dan sektor konstruksi sebesar Rp5,15 triliun (4,07%).

Adapun penghimpunan DPK posisi Agustus 2021 terdiri dari giro Rp16,36 triliun, tabungan Rp64,63 triliun, dan deposito Rp29,27 triliun. Secara yoy, penghimpunan giro dan tabungan masing-masing tumbuh sebesar 4,42% dan 11,38% namun deposito menurun sebesar 7,69%.

Bank konvensional masih mendominasi share total aset, DPK dan Kredit

Komposisi perbankan berdasarkan jenis kegiatan di Sulawesi Selatan masih didominasi oleh Bank Konvensional dengan share Total Aset, DPK dan Kredit posisi Agustus 2021 masing-masing sebesar 93,58%, 93,56%, dan 93,50%, sementara sisanya merupakan share perbankan syariah.

"Selanjutnya, komposisi perbankan berdasarkan jenis Bank di Sulawesi Selatan masih didominasi oleh Bank Umum dengan share Total Aset, DPK dan Kredit posisi Agustus 2021 masing-masing sebesar 98,07%, 98,10%, dan 98,10%, serta sisanya merupakan share BPR," paparnya dalam media Briefing di Misiliana Hotel, Rantepao, Toraja Utara, Selasa (5/10/2021).

Total debitur program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga posisi Agustus 2021 sebanyak 722,944 debitur dengan total realisasi kredit sebesar Rp30,88 Triliun. 

Penyaluran kredit dalam rangka program PEN diberikan oleh Himpunan Bank-bank Milik Negara (HIMBARA) Sulawesi Selatan dan PT Bank Sulselbar.

Sampai dengan 31 Agustus 2021, 37 Bank Umum Konvensional dan Syariah (termasuk 3 Unit Usaha Syariah) telah melakukan proses restrukturisasi dan 29 diantaranya telah melakukan restrukturisasi untuk 156.507 Debitur dengan Baki Debet sebesar Rp14,87 triliun.

Tingkat inklusi masyarakat terhadap produk Reksadana meningkat

Tingkat inklusi masyarakat terhadap produk reksadana mengalami peningkatan yang tercermin dari jumlah rekening investasi tumbuh tinggi 133,37% yoy. Adapun nilai transaksi saham di Sulawesi Selatan posisi Agustus 2021 sebesar Rp 26,77 triliun.

Adapun perkembangan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (LJKNB) hingga posisi Agustus 2021 di Sulawesi Selatan, didominasi oleh piutang perusahaan pembiayaan sebesar Rp12,36 triliun, tumbuh sebesar 2,94% secara ytd, sementara secara yoy mengalami penurunan sebesar -1,98%.

"Adapun tingkat NPL masih berada dalam level yang terjaga sebesar 2,40%. Selanjutnya, didominasi oleh Perusahaan Pergadaian dengan total pinjaman Rp4,57 triliun, namun mengalami penurunan baik secara yoy dan ytd masing-masing sebesar -6,67% dan -10,42%," tambah Patahuddin.

Luncurkan Program Hapus Ikatan Rentenir di Sulawesi

Sampai dengan Agustus 2021, total layanan konsumen di Kantor OJK Regional 6 Sulawesi, Maluku dan Papua sebanyak 337 pengaduan konsumen dan 1.722 permintaan informasi SLIK. 

Pengaduan layanan konsumen didominasi oleh pengaduan restrukturisasi kredit sebanyak 103 pengaduan, pengaduan lelang agunan sebanyak 65 pengaduan dan pengaduan permasalahan agunan sebanyak 35 pengaduan. 

Terkait hal itu, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) meluncurkan program melawan rentenir yaitu program PHINISI. 

Program tersebut merupakan singkatan dari Program Hapus Ikatan Rentenir di Sulawesi Selatan. Program ini dimaksudkan untuk memfasilitasi media publikasi TPAKD dan masyarakat. 

Inklusi Keuangan Sulawsi Selatan lampaui nasional

Tak hanya dari segi perkembangan keuangan yang mampu tumbuh positif, inklusi keuangan Sulawsi Selatan juga cukup memuaskan hingga triwulan ketiga tahun ini. Posisinya berada di angka 83 persen. Melampaui capaian nasional.

Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Tirta Segara mengatakan angka tersebut berada diatas nasional yang saat ini berada di posisi 76 persen.

"Angka itu diatas rata-rata nasional pada posisi 76 persen. Tentu kita patut bergembira atas capaian ini," kata Tirta dalam rangkaian acara pembukaan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) di Rantepao, Toraja Utara, Senin (4/10/2021).

Lanjut Tirta, inklusi keuangan memiliki peranan penting dan strategis sehingga diharapkan dapat menjadi solusi untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

Ia berharap, hal ini bisa mendorong pembukaan rekening, pemberian kredit atau pembiayaan serta penggunaan produk atau layanan jasa keuangan.

"Serta untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap budaya menabung dan mempublikasikan program literasi dan inklusi keuangan serta perlindungan konsumen," sambungnya.

Tirta meminta, agar inklusi keuangan tak hanya berpusat pada perkotaan, tetapi harus merata di seluruh wilayah di Sulsel hingga ke pelosok. Sosialisasi inklusi keuangan kata Tirta dapat dilakukan melalui sosialisasi KUR klaster dan business matching untuk UMKM.

Inklusi keuangan sendiri merupakan akses bagi setiap orang atau bisnis untuk bisa memanfaatkan produk ataupun layanan keuangan.

Layananan ini berperan penting untuk bisa memenuhi segala kebutuhan manusia setiap hari, seperti transaksi pembayaran, tabungan, kredit serta asuransi yang bisa dikerjakan secara efektif dan berkelanjutan.

Ekonom sebut OJK berperan besar terhadap capaian ini

Ekonom senior Universitas Hasanuddin Prof. Marzuki DEA menyebut, indikator inklusi dan literasi keuangan tetap menunjukkan tren perkembangan yang positif ditengah pandemi karena peran besar OJK.

"OJK dalam hal ini mengambil peran besar sebagai pihak regulator yang sangat aktif memfasilitasi dan mengeluarkan regulasi-regulasi yang dapat diterima baik oleh pihak-pihak pemangku kepentingan lainnya. Sehingga sinergi peran dan fungsi berjalan seimbang dan saling mendukung," tandas Marzuki di Toraja Utara, Rabu (6/10/2021).

Dari sisi regulasi, lanjut Marzuki, ada beberapa kebijakan yang patut diapresiasi. Diantaranya, peningkatan inklusi keuangan di kalangan pelajar dengan mendorong program Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar) yang menargetkan 70 persen pelajar Indonesia memiliki rekening tabungan perbankan di tahun ini. 

"Termasuk terus mengupayakan program untuk melawan rentenir (Phinisi)," sambungnya.

Selain itu, fasilitasi materi-materi edukasi literasi keuangan melalui learning manajemen system yang dapat diakses secara elektronik juga dinilai menjadi salah satu lokomotif penggerak inklusi dan literasi keuangan.

"Termasuk pelibatan lembaga-lembaga pendidikan, khususnya akademisi-akademisi yang aktif terlibat baik langsung atau tidak dalam mendorong inklusi keuangan, baik melalui lomba-lomba karya ilmiah, penulisan-penulisan opini di media-media harian maupun wawancara-wawancara di media elektronik radio, TV atau lainnya," lanjut Marzuki.

"Sehingga dampaknya terasa positif bagi upaya pencapaian target indikator literasi dan inklusi keuangan sesuai harapan yang direncanakan pemerintah dan otoritas terkait strategis, 90 persen tahun 2024," tutup Marzuki.

Reaksi

Sedih 0%

Marah 0%

Senang 0%

Terkejut 0%

Guest

0 Comment