CELEBESMEDIA.ID, Jakarta - Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) menegaskan tugas utama saat ini adalah menggunakan anggaran pendidikan seefektivitas mungkin.

Hal tersebut disampaikan JK saat menjadi pembicara dalam Diskusi Kelompok Terpumpun "Menggugat Kebijakan Anggaran Pendidikan" di Hotel Sheraton Jakarta, Sabtu (7/9/2024).

"Yang paling utama yang harus dilakukan saat ini adalah mengefektifkan anggaran yang ada, bukan menggugat anggaran," kata JK di forum yang  diselenggarakan Komisi X DPR RI bekerjasama dengan Kemendikbudristek RI tersebut.

"Jadi apa pun kita gugat hari ini Sri Mulyani akan tetap saja ketawa-ketawa, silahkan saja gugat tapi setidaknya gugatnya mau apa? Suruh pinjam lagi? di mana pinjamnya lagi? Siapa yang bayar bunganya?," imbuhnya.

JK menambahkan, mengurus pendidikan seharusnya bukan hanya melihat dari anggarannya saja. Bahkan JK menempatkan pembahasan aggaran di urutan ketiga.

"Justru yang pertama harusnya adalah siapa CEO-nya, setelah itu apa programnya, apa yang mau dicapai, lalu bicara anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai programnya," kata JK lagi. 

Jika hanya melihat anggaran semata tanpa melihat CEO-nya, lanjut JK, maka berapapun anggaran yang diberikan, tidak akan berguna.

"Pemerintah yang datang tolong lah dipilih betul menteri yang ngerti pendidikan. Kalau tidak, mau sekian triliun dikasih begini lah akan hancur pendidikan. Jadi bukan hanya anggaran diperbaiki, tapi orang yang melaksanakan anggaran juga perlu diperbaiki,” katanya lagi.

Masih tentang anggaran pendidikan, JK juga menyinggung kebiasaan yang tidak etis seperti  memotong anggaran. Jika kebiasaan seperti itu berlanjut maka pendidikan tidak akan pernah membaik dan anggaran tidak akan pernah cukup. 

"Anggaran jangan dipotong-potong disemua tempat. Di DPR potong, sampai di daerah dipotong bahkan guru pun jadi ikut-ikutan motong. Hal seperti ini tidak baik," tegas JK.

Pada kesempatan sama, JK juga mengkritik Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) Nadiem Makarim. JK menyebut semua menteri sejak Indonesia merdeka yang dimulai dari Ki Hajar Dewantara, Soemantri Brodjonegoro, Syarief Thayeb, Daoed Joesoef, pak Juwono Sudarsono, Abdul Malik Fadjar, Muhadjir Effendy, Mohammad Nuh, Anies Baswedan. Nama-nama tersebut semuanya berlatar belakang pendidikan

"Terakhir ada Mas Nadiem yang tidak punya pengalaman pendidikan, tidak pernah datang ke daerah, dan jarang ke kantor. Bagaimana bisa,” ungkapnya JK.

JK juga menekankan seluruh negara maju mementingkan pendidikan seperti Tiongkok, Jepang, Korea Selatan. Makanya JK mengusulkan jika ingin belajar tentang pendidikan agar belajar ke Tiongkok, India, Jepang dan Korea Selatan.