Oleh : Anas I. Anwar Makatutu

RELAKSASI adalah salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengurangi ketegangan dan kecemasan. Pada saat tubuh dan pikiran rileks, seringkali secara otomatis, stress yang menjadi penyebab otot-otot tegang akan terabaikan.

Dalam hal kebijakan pemerintah juga dikenal adanya relaksasi. Misalnya sejumlah kebijakan yang diambil pemerintah beberapa saat yang lalu, Paket Kebijakan Ekonomi ke XVI, yaitu: perluasan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan (tax holiday), relaksasi daftar negatif investasi (DNI), dan peningkatan devisa hasil ekspor (DHE) hasil sumber daya alam.

Kebijakan publik (ekonomi) merupakan apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (Dye, 1981). Hal ini dapat disimpulkan menjadi 2 (dua) hal, pertama ada tujuan dan kedua ada tindakan. 

Setiap kebijakan publik yang telah dipilih pemerintah tentu harus bersifat objektif agar tujuan yang ingin dicapai tergambar jelas. Tentu selalu ada tindakan yang “mengiringi” dari semua kebijakan yang telah dipilih, baik itu tindakan politis, ekonomi, hukum, sosial, pendidikan dan lain sebagainya.

Harus diakui bahwa dalam setiap proses kebijakan publik selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan (gap) antara apa yang “diharapkan” oleh pembuat kebijakan dengan apa yang “nyatanya” dicapai sebagai hasil atau kinerja dari pelaksanaan kebijakan. Sederhananya adalah setiap kebijakan publik mengandung resiko untuk gagal.

Sebuah pertanyaan sederhana untuk mengetahui apakah masyarakat percaya pada apa yang tengah dikerjakan pemerintah. “Do you have confidence in national government?. Tingkat kepercayaan yang tinggi sangat diperlukan guna memudahkan program dan langkah pemerintah terimplementasi. Pemerintah punya tiga tanggung jawab besar. Pertama, menyediakan  barang dan jasa (seperti pendidikan dan kesehatan). Kedua, membuat kebijakan dan mengatur interaksi antara masyarakat dan dunia usaha. Ketiga, melakukan re-distribusi pendapatan. 

Di luar itu, pemerintah juga bertanggung jawab pengelolaan risiko, memastikan keadilan berjalan, dan melawan korupsi. 

Tanggung jawab pemerintah yang kemudian diturunkan dalam bentuk peraturan tersebut penting untuk melindungi masyarakat dan pelaku bisnis, menjaga kelestarian lingkungan, serta membuka jalan bagi kemajuan dan pertumbuhan ekonomi. 

Oleh karena itu, kemampuan dan pemahaman yang memadai dari para ahli terhadap proses pembuatan kebijakan menjadi sangat penting bagi terwujudnya kebijakan publik yang cepat, tepat, dan memadai.

Kembali ke persoalan “relaksasi”, setelah kita “mumet” dengan kondisi ekonomi bangsa ini di tahun 2018: fluktuasi dollar, defisit neraca berjalan (current account deficit), hutang negera, infrastruktur, inflasi, impor, dll, dibutuhkan merenggangkan “otot-otot” ekonomi untuk tahun 2019 yang tinggal beberapa hari lagi. 

Di tengah pertumbuhan ekonomi global yang diprediksi masih akan melambat pada tahun 2019, kebijakan normalisasi moneter di Amerika masih akan berlanjut, perang dagang AS-China mereda, namun mulai muncul potensi perang dagang dengan negara lain, dan volatilitas harga minyak dan komoditi utama di pasar dunia masih tinggi, pemerintah Indonesia harus terus berusaha agar tidak ikut terseret dalam arus ketidakpastian ekonomi global.

Selamat Tahun baru 2019, semoga kebaikan, kebahagiaan, kesuksesan datang kepada kita.

Anas I Anwar Makkatutu, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas