CELEBESMEDIA.ID, Selayar - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kepulauan Selayar Cabang Bulukumba gelar acara Media Expo dengan menggandeng dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Selayar dan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja (PMPTSPTK) perihal kepatuhan kewajiban pemberi kerja di Kabupaten Kepulauan Selayar, Kamis (23/6/2022).

Media Expo ini digelar di Dierra Coffe Resto dengan Tema Sinergi Penegakan Kepatuhan Pemberi Kerja dan Kolaborasi dengan Instansi Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar dengan mengundang sejumlah awak media. 

Kepala BPJS Kesehatan Kepulauan Selayar Sudarmono, S. Farm., Apt menjelaskan bahwa program JKN adalah program strategis nasional.

"Sebagai pengguna JKN kita sudah bisa menginstal mobile JKN, dan salah satu manfaatnya kita sudah bisa screaning riwayat kesehatan melalui aplikasi itu," terangnya.

Dikemukakan progres kepesertaan di Kabupaten Kepulauan Selayar yang sudah terdaftar di JKN 136.728 dari 140.320 jiwa penduduk kepulauan Selayar berdasarkan data dari Disdukcapil semester dua tahun 2021. 

"Jadi dari populasi penduduk selayar sudah 97,44% yang sudah jadi peserta JKN dan sekitar 2% yang belum memiliki jaminan kesehatan," jelas Sudarmono.

Sementara itu Muh. Rusydi pejabat pengantar kerja dari Dinas PMPTSPTK menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar di tahun 2017 telah mengeluarkan Peraturan Bupati terkait pelayanan perizinan.

"Setiap badan usaha yang mau mengambil izin usaha diwajibkan untuk menyertakan berkas sebagai peserta aktif di BPJS Kesehatan," ujar Rusydi.

"Tahun 2022 ada 414 badan usaha yang telah memperpanjang izin dan telah melampirkan BPJS Kesehatan dari perusaan itu dan para pekerja perusahaan itu sendiri," sambungnya.

Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar Adi Nuryadin Sucipto, S.H.,M.H. menyampaikan bahwa kejaksaan terus memantau kepatuhan dari pada BPJS Kesehatan yang ada di kepulauan Selayar.

"Sudah ada instruksi dari Presiden Nomor I Tahun 2022 tanggal 6 Januari 2022 yang pertama yaitu, tentang memberikan pendapat hukum, pendampingan hukum atas permasalahan program hukum perdata dan tata kelola terkait dengan program JKN, yang kedua memberikan bantuan hukum dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program JKN, dan yang ketiga meningkatkan koordinasi dengan kementerian atau lembaga pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan pihak terkait dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan pelaksanaan program JKN," ungkap Nuryadin.

Lebih lanjut Nuryadin mengatakan bahwa program JKN ini bukan sifatnya memaksa melainkan ini suatu kewajiban warga negara sesuai dengan undang - undang yang mengatakan bahwa kita sebagai warga negara wajib membuat kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).