CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (DPRD Sulsel), Syaharuddin Alrif menerima aspirasi mahasiswa di gedung DPRD Sulsel, Senin (11/4/2022).

Syahar, sapaan akrabnya  didampingi Wakil Ketua DPRD Sulsel, Muzayyin Arif dan Ketua Komisi C DPRD Sulsel, Sri Rahmi.

Sedangkan massa aksi diwakili mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Universitas Bosowa. 

Di hadapan para legislator tersebut mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan.

Adapun tuntutan yang disampaikan yakni:

1.Menolak penundaan pemilu 2024 dan isu 3 periode presiden.

2. Mengawal dan menyampaikan kepada menteri-menteri kemudian mencopot yang tidak menjalankan fungsinya masing-masing.

3. Kembalikan marwah dan fungsi legislatif yang mengawasi eksekutif dalam hal ini presiden.

4. Tolak kenaikan harga BBM *Bahan Bakar Minyak)

5. Usut tuntas mafia minyak goreng.

6. Tolak kenaikan PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

7. Stabilkan ketersediaan pangan bagi masyarakat.

8. Meminta pernyataan sikap presiden, terkait penundaan pemilu.

Menanggapi tuntutan mahasiswa tersebut, Syahar menjelaskan terkait isu pencopotan menteri yang tidak becus, pengembalian marwah dan fungsi legislatif dalam mengawasi eksekutif, kenaikan BBM dan tarif PPN, ia dan sejumlah fraksi lainya akan terus berupaya untuk mengkomunikasikan dengan pemerintah pusat.

"Sejumlah aspirasi dan tuntutan yang kami terima tentu kami akan terus berupaya untuk mengkomunikasikan di fraksi dan akan diteruskan ke pusat," ucapnya.

Syaharuddin juga menegaskan bahwa dirinya dan sejumlah anggota dari fraksi yang berbeda setuju untuk menolak perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode.

"Saya sebagai salah anggota dari fraksi Nasdem dan dengan beberapa teman dari PKS, Demokrat, PPP, tentu setuju dan bersama-sama untuk kita tolak penundaan pemilu dan isu tiga periode masa jabatan presiden," tuturnya 

Selain itu, Syahar menambahkan terkait mafia minyak, ia juga setuju agar pemerintah pusat mengusut tuntas hal tersebut.

"Kita sama-sama berjuang karena pandemi melanda Indonesia beberapa tahun dan tentu beban rakyat masih sangat  panjang, dan untuk menormalisasi ekonomi maka kenaikan BBM pasti meresahkan masyarakat, mafia minyak goreng kita setuju untuk bagaimana mengusut tuntas dan kita juga menolak kenaikan PPN," tutupnya.

(Laporan Ardi Jaho)