DPRD Sulsel Minta Pemprov Tidak Persulit PKL di Kawasan CPI
Rapat dengar pendapat Komisi C DPRD Makassar, Sabtu (24/5/2022)-(foto by Ffitri Khaerunnisa)
CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Komisi C DPRD Provinsi Sulawesi Selatan meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) manusiawi dalam mengatur pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan taman BPJS Ketenagakerajaan CPI Sulawesi Selatan.
Hal tersebut disampaikan oleh Andre Prasetyo Tanta selaku wakil ketua Komisi C DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus pimpinan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi C pada Selasa siang, (24/5/22).
Andre menegaskan agar Pemprov Sulsel tidak mempersulit PKL yang berusaha di kawasan tersebut, justru seharusnya Pemprov membina para PKL.
"Jangan hanya mencari pendapatan saja dalam hal ini. Sudah cukup ada Lego-lego untuk mendapatkan PAD. Mungkin bisa diberikan kesempatan kepada teman-teman PKL. Teman-teman PKL ini butuh dibina. Mereka ini belum ada pengalaman dalam mengelola bisnis. Belum tentu apa yang mereka bayarkan kepada pemerintah, itu mereka bisa untung dari situ. Jadi perlu kemanusiawian untuk bagaimana kita menetapkan harga," tegas Andre.
Sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap masyarakat yang tidak bisa berpenghasilan, Andre berharap Pemprov Sulsel dapat membuka sedikit ruang untuk ditempati para PKL mencari nafkah.
"Jangan sampai kita paksakan mereka bayar, tapi akhirnya mengutang. Jangan sampai ini memberatkan mereka (PKL). Kenapa tidak kita buka ruang sedikit saja untuk PKL berusaha di sana. Setidaknya mereka bisa meraih penghasilan dari sana," lanjut Andre.
Pada rapat tersebut juga hadir perwakilan Gubernur Sulsel, Kepala Satpol PP Sulsel, Badan Keuangan dan Aset Daerah Sulsel, Biro Humas Setda Provinsi Sulsel, perwakilan PT Sulsel Citra Indonesia (SCI) Perseroda, pengurus Dekranasda Sulsel, dan sejumlah perwakilan PKL.
(Laporan: Fitri Khaerunnisa)
.jpg)
