CELEBESMEDIA,ID, Jakarta - Menjelang purna tugas, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menggelar rapat terbatas tentang stunting bersama sejumlah menteri di Istana Wapres, Jakarta, Senin (14/10/2019).

Dalam rapat tersebut, enam kementerian yakni Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putra Sandjojo,  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Kementerian Agama,  dan Kementerian Dalam Negeri  menandatangani komitmen bersama optimalisasi pemantauan pertumbuhan dan perkembangan untuk percepatan pencegahan stunting.

Komitmen tersebut agar upaya penanganan dan pencegahan stunting di Indonesia dapat berjalan dengan baik, karena stunting atau kerdil pada anak akibat kekurangan gizi kronis masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Indonesia.

"Ada 23 Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam percepatan pencegahan stunting ini. Saya berharap semuanya bekerja keras untuk menuntaskan apa yang telah menjadi target bersama yakni angka prevalensi turun dibawah 20 persen," ungkap Wapres.

Lebih jauh Wapres mengatakan bahwa seluruh kementerian/lembaga yang terkait harus bergerak cepat melakukan berbagai inisiatif dan inovasi dalam upaya penanganan dan pencegahan stunting.

"Terlebih dampak dari stunting sangat besar karena menyangkut pembangunan, harga diri, dan martabat bangsa," tegasnya.

Secara ekonomi, lanjutnya, menurut studi Bank Dunia jika stunting tidak diatasi maka negara akan menanggung kerugian mencapai 2 hingga 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Bisa dibayangkan dahsyatnya dampak stunting bagi Indonesia. Kerugian tersebut mencakup biaya untuk mengatasi stunting dan hilangnya potensi pendapatan akibat rendahnya produktivitas anak yang tumbuh dengan kondisi stunting," imbuhnya.

Wapres memaparkan, bahwa pemerintah telah menetapkan sebanyak 160 kabupaten/kota prioritas penanganan stunting yang dipilih berdasarkan tingginya angka prevalensi stunting di daerah tersebut. Jumlah tersebut rencananya terus ditambah menjadi 260 kabupaten pada 2020 mendatang, kemudian prioritas penanganan stunting sudah bisa dilakukan di semua kabupaten yaitu 514 kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2024.

"Anggaran ada, SDM ada, tinggal bagaimana seluruh K/L mengkovergensikan program-program yang digelontorkan hingga tingkat desa. Saya pribadi optimistis jika seluruh program yang direncanakan berjalan lancar, angka stunting Indonesia akan banyak terkoreksi," ujarnya.