CELEBESMEDIA.ID, Enrekang - Baznas Enrekang diketahui memberikan bantuan pendanaan penelitian doktor rektor Unimen, Yunus Busa. Bantuan tersebut digelontorkan pada periode Plt Baznas Enrekang, Syawal Sitonda, Juni 2021 lalu senilai Rp10 juta. Syawal Sitonda memang saat ini sebagai Ketua Badan Pengurus Harian (BPH) Unimen Enrekang.

Protes mengenai bantuan itu tidak hanya datang dari masyarakat Enrekang. Bupati Enrekang, Muslimin Bando juga mengomentari kebijakan Baznas. Menurut Muslimin, seharusnya rektor tidak lagi menerima bantuan. Sehingga, dirinya mendesak agar rektor mengembalikan dana bantuan itu.

“Harus ada pengembalian. Tidak bisa itu, karena rektor tidak perlu lagi dibantu. Saya sudah sampaikan kalau itu tidak bisa, harus prioritaskan yang kurang mampu. Nanti salah sasaran, berdosa kita,” tegas Muslimin

Berbeda dengan pendapat Bupati, Ketua Baznas Enrekang, Junwar menilai bantuan kepada rektor Unimen tidak ada masalah. Pasalnya kata dia, pembiayaan penelitian itu bukan hal yang baru lagi, apalagi terkait manejemen Baznas Enrekang.

“Kita sudah lakukan kajian itu tidak ada problem. Kan yang menjadi masalah adalah status orangnya, kenapa rektor yang diberi bantuan, padahal rektor itu belum tentu kaya loh, untuk membiayai itu penelitian mahal pak. Ini bisa saja dilakukan dan ini bukan baru lagi di Indonesia,” jelasnya.

Temuan ini membuat kantor lembaga Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Enrekang didatangi sejumlah massa, Selasa, (6/7/2021).

Massa yang tergabung dalam Pergerakan Koalisi Rakyat (Perkara), melakukan aksi demonstrasi menuntut transparansi penyaluran bantuan Bazarnas di Kabupaten Enrekang. Massa juga mengkritik adanya pemberian bantuan penelitian kepada rektor Unimen Enrekang.

Jendral lapangan Perkara, Ciwang mengatakan, pemberian bantuan kepada seorang rektor dinilai tidak etis, mengingat dana Baznas yang bersumber dari masyarakat. Sehingga pihaknya menuntut pemerintah melakukan evaluasi kinerja Baznas Enrekang.

“Ini tidak tepat sasaran. Masih banyak fakir miskin yang belum mendapat perhatian, kenapa bukan itu yang dibantu. Baznas ini tebang pilih menyalurkan bantuan, pejabat diberikan bantuan tapi golongan miskin tidak diperhatikan,” teriaknya di halaman kantor Baznas Enrekang.

Tak hanya di satu titik, massa juga melanjutkan aksinya di Polres Enrekang dan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Enrekang. Ciwang mengungkapkan, pihaknya juga mendesak agar Polres Enrekang mengaudit anggaran Baznas Enrekang.

“Kepolisian harus melakukan audit anggaran Baznas ini. Sementara untuk DPRD jangan lemah pengawasan, berikan sanksi kepada Baznas sesuai UU yang berlaku,” ujarnya.