CELEBESMEDIA.ID Jakarta - Tim gabungan bentukan Kapolri, Jenderal Tito Karnavian akan mengumumkan perkembangan pengusutan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan pada Juli 2019 mendatang. Hal itu disampaikan anggota tim gabungan bentukan Kapolri, Hendardi di Gedung KPK, Kamis (20/6/2019). "Jadi itu sedang bekerja, diberi waktu enam bulan. Dari Januari sampai Juli. Nanti kalau selesai nanti kami akan launching," kata Hendardi dirilis CELEBESMEDIA.ID dari CNNIndonesia.

Hanya saja, hasil penyelidikan itu bakal dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Kapolri Tito Karnavian. Temuan-temuan di penyelidikan Novel bakal didiskusikan bersama Tito, dan nantinya akan diputuskan siapa yang akan menyampaikan perkembangan kasus ini. "Hasilnya akan dilaporkan ke Kapolri. Hasilnya bagaimana, apakah kami akan umumkan atau beliau sendiri yang umumkan, ya itu terserah yang memberikan mandat," kata Hendardi.

Saat ditanya soal hasil konkret penyelidikan kasus yang sudah 800 hari ini, Hendardi mengelak. Ia mengatakan belum mengetahui urutan konkret yang dimaksud seperti apa. Namun, katanya tim bakal terus melakukan investigasi terkait kasus ini. "Hasil konkretnya, saya tidak tahu ukuran konkretnya. Yang jelas kami melanjutkan investigasi ini. Soal hasilnya nanti dong," kata Hendardi.

Lebih lanjut, Hendardi mengatakan, pemeriksaan Novel hari ini merupakan lanjutan dari materi pemeriksaan yang lalu. Novel sendiri pernah diperiksa saat masih dirawat di Singapura. "Pemeriksaan biasa. Setelah dia diperiksa di Singapura, kita kan juga periksa yang lain-lain, kita lakukan pendalaman lagi," katanya.

Diketahui, Sampai saat ini kasus penyerangan terhadap Novel masih belum terungkap. Pelaku dan aktor intelektual masih bebas berkeliaran. Langkah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian membentuk tim gabungan khusus untuk menangani kasus Novel di awal Januari 2019 silam pun nyaris tidak terdengar perkembangan kinerjanya.

Tim yang dibentuk jelang debat pertama Pilpres 2019 yang mengangkat tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme itu pun dinilai tidak sesuai dengan harapan sejumlah elemen masyarakat. Mereka meminta ada progres positif hingga mampu menyeret aktor intelektual di balik penyerangan.