Wapres Tinjau Kesiapan Proyek MRT Sebelum Diluncurkan

Jusuf Kalla saat berada di kereta Ratangga bersama Menteri Perhubungan, Gubernur DKI Jakarta dan Duta Besar Jepang - (foto dok stafwapres)

CELEBESMEDIA.ID, Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla meninjau Proyek Mass Rapid Transportation (MRT), Rabu, (20/02/2019). Wapres tiba di  Stasiun Bundaran Hotel Indonesia pukul 10.15 WIB langsung menaiki  kereta Ratangga sebutan MRT.

Dirilis CELEBESMEDIA.ID dari wapresri.go.id, kedatangan Wapres  disambut Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan serta Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Masafumi Ishii beserta jajarannya seperti Minister Bidang Ekonomi, Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia Miyashita, Atase Perhubungan Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia Tomita, dan  Kepala Japan International Cooperation Agency (JICA) Jamanaka.

Kepada awak media, Wapres mengatakan bahwa transportasi massal yang digunakan untuk publik harus disubsidi untuk menekan biayanya operasional sehingga bisa murah. Kalau tidak maka ia akan mahal seperti taksi contohnya. “Ya tidak ada suatu angkutan umum di dunia ini yang tidak disubsidi. Kecuali taksi tapi mahal kan. Angkutan umum massal semuanya itu umumnya disubsidi,” terangnya. 

Lebih jauh Wapres menjelaskan bahwa pengoperasian MRT dalam jangka panjang baru dapat dirasakan manfaat keekonomiannya bagi pemerintah. “Yang timbul ialah keuntungan ekonomis (untuk rakyat). Jadi keuntungan ekonomis itu jangka panjang (Pemerintah). Karena itu seperti MRT, kreditnya 40 tahun. Saya yakin uang tersebut tahun ini dapat menguntungkan secara bisnis,” tegasnya. 

Wapres pun menjelaskan orientasi perbedaan antara bisnis dan ekonomi. Menurutnya bisnis mikro apabila hanya dilihat dari proyeknya saja, sudah pasti rugi karena itulah harus disubsidi. Namun apabila dilihat dari kepentingan yang lebih besar lagi maka biaya yang timbul dari kemacetan akan terkurangi. “Kalau bisnis mikro hanya dilihat dari proyek itu pasti rugi, untuk itu harus disubsidi. Tapi secara ekonomi bangsa, hilang kemacetan saja ongkosnya berapa? Ada yang menghitung Rp 100 triliun ongkosnya kemacetan di Jakarta. Nah, artinya cukup lima tahun beroperasi tanpa macet sudah kembali,” paparnya.