CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan bidang Keuangan, Andi Januar Jaury Dharwis menegaskan salah satu solusi mengatasi tingginya harga minyak goreng dengan menghadirkan pabrik minyak goreng sendiri.

Hal ini disampaikannya di hadapan  sejumlah mahasiswa yang sebelumnya berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Sulsel, Rabu (13/4/2022). 

Januar juga berjanji akan menyampaikan saran berupa solusi untuk polemik minyak goreng ke pemerintah pusat.

"Kami akan sampaikan ini kepada otoritas pusat. Yang pertama kami akan sampaikan ke Kementerian BUMN yang membawahi seluruh perkebunan sawit di Indonesia khususnya milik pemerintah, seperti yang ada di Luwu Timur. Mereka harus dengar bahwa belajar dari pengalaman di tahun ini, pemerintah sudah harus punya pabrik minyak goreng sendiri, jangan uang itu dibawa ke IKN," pungkas Januar.

Januar dan beberapa anggota legislator lainnya menerima demonstrasi yang berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Sulsel 

Aksi kali ini dilakukan Aliansi Demokrasi Emergency Indonesia yang merupakan aliansi gabungan dari beberapa organisasi mahasiswa yang ada di Kota Makassar, yakni Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Gerakan Mahasiswa Bersatu (GMB), Perhimpunan Pergerakan Mahasiswa (PPM), Koalisi Aktivis Mahasiswa (KAM), Gerakan Revolusi Demokratik (GRD), Koalisi Perjuangan Pemuda Mahasiswa (KPPM), Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, dan Simpul Pergerakan Mahasiswa dan Pemuda (SPMP).

Adapun tuntutan yang dibawa aliansi gabungan tersebut, antara lain:

1. Tolak kenaikan PPN,

2. Tolak kenaikan harga bahan pokok,

3. Tolak kenaikan harga BBM dan usut tuntas mafia solar,

4. Tolak pemindahan IKN,

5. Segera sahkan undang-undang masyarakat adat,

6. Cabut omnibus law, dan

7. Usut tuntas pelaku pelanggaran HAM.

Perwakilan aliansi diterima oleh Andi Januar Jaury yang merupakan anggota  Massa aksi diperbolehkan masuk ke dalam kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya di gedung aspirasi untuk menyampaikan tuntutan-tuntutan dan mencari solusi terbaik atas tuntutan mereka

Dalam pertemuan itu, selain membahas solusi untuk tingginya harga minyam goreng, Januar menjelaskan bahwa beberapa dari tuntutan yang mahasiswa serukan sebenarnya merupakan upaya pemerintah untuk membayar utang negara.

"Pencabutan subsidi BBM, kenaikan PPN 1%, dan (kenaikan) harga minyak itu semua bagian dari upaya pemerintah untuk mendapatkan dana dalam rangka membayar utang luar negeri. Mau dari mana dapat uang pemerintah untuk bayar utang tersebut?," jelas Januar.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, per Februari 2022 utang luar negeri Indonesia mencapai Rp7.014,58 triliun dengan rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 40,17 persen. 

(Laporan Fitri Khaerunnisa)