CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Dewan Perwakilan Rakrat Daerah (DPRD) Sulsel tidak mengajukan usulan nama Pj Gubernur.

Rapat Paripurna  voting pemilihan 3 nama calon Pj Gubernur Sulsel seharusnya dilakukan pada Selasa, (8/8/2023) malam namun tidak ada nama calon Pj yang ditetapkan.

Dalam pantauan tim CELEBESMEDIA.ID, di lokasi, rapat paripurna sempat tertunda dua kali akibat jumlah peserta yang hadir tidak memenuhi kuorum dan bebebrapa pimpinan rapat yang tak hadir.

Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus pimpinan rapat paripurna, Andi Ina Kartika Sari menyampaikan bahwa akibat tidak memenuhi kuorum sehingga rapat paripurna tidak dapat memutuskan nama calon Pj Gubernur Sulsel yang sepatutnya sudah harus dikirim Rabh besok.

"Rapat paripurna untuk pengumuman calon penjabat gubernur Sulawesi Selatan yang akan diusulkan oleh DPRD Sulawesi Selatan sampai akhir rapat paripurna tidak memenuhi kuorum" ujarnya pada awak media, Selasa (8/8/2023)

"Untuk itu surat dari bapak menteri dalam negeri dalam hal ini bapak Muhammad Tito Karnavian yang tertanggal 21 juli 2023 untuk meminta DPRD Sulawesi Selatan mengajukan 3 nama calon penjabat gubernur Sulawesi Selatan yang diberikan waktunya sampai pada 9 Agustus 2023 tidak dapat kami putuskan dan untuk itu DPRD Sulawesi Selatan tidak mengirimkan nama calon penjabat gubernur Sulawesi Selatan untuk periode pengganti gubernur tahun 2023," sambungnya.

Selain itu, ia menuturkan bahwa tidak ada konsekuensi yang akan diterima DPRD Sulsel akibat tidak mengirimkan nama calon Pj Gubernur Sulsel untuk periode pengganti 2023.

"Tidak ada konsekuensinya karena kita hanya diminta untuk mengajukan, karena untuk penjabat gubernur  itu bapak presiden akan menerima 3 nama dari DPRD Sulsel dan 3 nama dari Mendagri," pungkasnya.

Sebelumnya, pada Rapat Pimpinan Fraksi telah ditentukan 4 nama yang akan diusung sebagai calon Pj gubernur Sulsel. Dari nama - nama tersebut akan dilakukan voting pada rapat paripurna untuk menentukan secara resmi 3 nama yang akan diajukan sebagai calon Pj Gubernur Sulsel.

Keempat nama tersebut ialah, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Depdagri Bachtiar, Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Menko Polhukam Laksamana TNI AL Abdul Rivai, Staf ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang hukum, Prof Aswanto dan Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kemenpan RB Jufri Rahman.

Laporan: Raudhatul Jannah