CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Ketua Umum dmi">Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jusuf Kalla (JK) merespon rencana Polri untuk memetakan masjid dalam upaya mencegah paham radikalisme dan terorisme melalui tempat ibadah.

Ditemui usai Shalat Jumat di Masjid Al Markaz Al Islami, JK menegaskan tidak ada paham radikalisme yang pernah mengacau negara lewat masjid. 

"Tidak ada yang pernah mengacau negara itu lewat masjid. Tak pernah ada di baiat di masjid, macam-macam," tegas JK, Jumat (28/1/2022).

JK menambahkan, aksi radikalisme justru berasal dari rumah kontrakan. Seperti aksi-aksi pembuatan bom, membentuk kelompok-kelompok dan jaringan, bahkan membuat aksi radikalisme. Sehingga JK mendorong untuk memeriksa semua rumah kontrakan.

"Kalau masalahnya begitu. Periksa semua rumah-rumah kontrakan," tegasnya lagi.

Menanggapi tentang sejumlah ustad atau penceramah yang menyampaikan amar makruf nahi mungkar di masjid dengan cara mengkritik, JK beranggapan, bahwa hal itu memang ada. Tapi tergantung tema yang disampaikan setiap penceramah.

"Kalau ada yang mengkritik itu saya yakin sifatnya untuk amar makruf nahi mungkar. Bukan dalam rangka meruntuhkan negara," kata mantan Wapres RI ke-10 dan 12 itu.

Sebaliknya, jika memang ada yang bicara di masjid ingin memberontak pada negara. JK mempersilahkan pemerintah untuk bertindak tegas. "Silahkan ditangkap. Tapi tidak secara umum masjid begitu," ungkap JK.

Seperti diketahui, Mabes Polri menyatakan akan memetakan masjid-masjid di Indonesia. Direktur Keamanan Negara Badan Intelijen Keamanan Polri, Brigjen Pol Umar Effendi mengatakan, pemetaan masjid merupakan salah satu upaya menangkal paham ekstremisme dan radikalisme.

Hal itu disampaikan dalam agenda Halaqah Kebangsaan Optimalisasi Islam Wasathiyah dalam Mencegah Ekstremisme dan Terorisme yang digelar Majelis Ulama Indonesia (MUI), Rabu (26/1) lalu.