CELEBESMEDIA.ID, Enrekang - Penanganan stunting di Kabupaten Enrekang masih terus digulirkan setelah ditetapkannya Lokus Stunting sejak Tahun 2018 bersama 100 Kabupaten di Indonesia.

Acara rembuk stunting 2021 diikuti oleh 20 peserta offline dan 100 lebih peserta via zoom meeting. Dari itu Pemda melakukan Rapat Koordinasi lintas sektor/lintas program untuk mendiskusikan 8 aksi konvergensi sebagai bagian tahapan pelaksanaan aksi pada tahun depan.

Tahapan pelaksanaan tersebut yakni Analisis situasi, Rencana kerja dan tahapan Rembuk Stunting untuk pelaksanaan pada 65 Desa/Kelurahan Lokus yang akan di intervensi pada 2022.

Ketua panitia dari Bappelitbangda Aris Yasin mengatakan, rembuk stunting merupakan suatu langkah penting yang dilakukan pemerintah kabupaten untuk memastikan terjadinya integrasi pelaksanaan intervensi penurunan stunting secara bersama-sama antara OPD penanggung jawab layanan dengan sektor/lembaga non pemerintah dan masyarakat.

"Dalam rembuk stunting ini terdapat penyampaian hasil analisis dan rancangan rencana kegiatan intervensi dari masing masing sektor OPD terkait, lembaga non pemerintah dan masyarakat sehingga terjalin padu serasi program penurunan stunting," kata Aris Yasin (9/9/2021).

Dikatakan Aris Yasin yang juga Kabid Sosbud, Ekonomi Bappelitbangda Enrekang dalam Rembuk Stunting bertujuan mendeklarasi komitmen pemerintah daerah dan menyepakati kegiatan intervensi penurunan stunting yang terintegrasi. Ditarget sesuai penetapan terdapat 65 Desa/Kelurahan Lokus intervensi Tahun 2022.

“Sehingga intervensi program yang dilakukan segenap sektor ini terjalin baik dalam membangun komitmen publik menjadi kegiatan yang optimal dalam program penurunan stunting secara terintegrasi di kabupaten Enrekang, maka hasil Rembuk Stunting ini menjadi dasar gerakan penurunan stunting nantinya,”kata Aris Yasin, SP.MAP.

Acara rembuk Stunting selain diikuti sejumlah pimpinan OPD, Kepolisian dan Ketua DPRD serta PKK dengan masyarakat secara off line di pendopo setempat dan virtual bagi segenap 12 kecamatan.

Dibuka resmi Wakil Bupati Enrekang Asman SE didampimgi unsur Forkofimda Kepala OPD terkait Kepala BAPPEDA, Kadis Kesehatan dan lainnya. Hadir pemateri Ketua TP-PKK Enrekang Hj. Johra MB S.Pd serta Tenaga Ahli Penurunan Stunting Sulsel Prof. Venny Hadju PhD.

Dalam sambutannya Wabup Asman katakan, dalam upaya penanggulangan stunting diperlukan komitmen dari semua pihak yang dipersatukan dalam satu tim yaitu tim konvergensi dengan punya tugas turunkan angka stunting.

“Tugas menurunkan angka stunting bukan hanya tupoksi jajaran kesehatan, tetapi diperlukan satu kesatuan yang terintegrasi mulai dari seluruh OPD, Camat, Kepala Desa, para pelaku usaha, hingga elemen masyarakat lainnya,” ucapnya.

Pendapat Tenaga Ahli Prof. Venny Hadju PhD, menyampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam intervensi stunting. Bahwa arah program, inovasi serta faktor-faktor aspek geografis menjadi penting untuk diperhitungkan dalam kegiatan intervensi.

Selain itu guru besar FKM Unhas itu menyampaikan dalam intervensi stunting diperlukan sustainable yang berkelanjutan.

“Program pemberdayaan remaja yang berkelanjutan itu dan pendampingan secara konsisten dari berbagai pihak termasuk OPD terkait sehingga sasaran penurunan itu mampu dihasilkan  dampak yang lebih baik,” paparnya.

Berdasarkan data Riset Nasional Tahun 2018 prevalensi stunting Kabupaten Enrekang sekitar 42,7%, Tahun 2019 berdasarkan hasil PSG sebesar 28,5% dan tahun 2020 sebesar 23,27%. Angka persentase tersebut menunjukkan penurunan setiap tahunnya akan tetapi masih terbilang penyandang stunting daerah masih tinggi.