CELEBESMEDIA.ID, Makassar - Legislator Sulsel menyoroti usulan kenaikan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) tahun 2023.

Legislator Sulsel menyoroti usulan kenaikan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) tahun 2023.

Kementerian Agama RI mengusulkan biaya haji tahun ini naik 73,5 persen. Tahun 2022 biaya haji sebesar Rp 39.886.009. Artinya di tahun ini naik menjadi Rp 69.193.733,60.

Wakil Ketua Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Irfan AB menegaskan usulan tersebut harus dipertimbangkan secara matang-matang karena menyangkut persoalan masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

"Kalau ada kenaikan BPIH di tahun ini akan mengakibatkan masyarakat bertambah susah olehnya itu harus dipertimbangkan betul yang diputuskan oleh Menag RI Yaqut Cholil Qoumas," ungkapnya kepada CELEBESMEDIA.ID, Selasa (24/1/2023).

Apa yang diusulkan Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas saat memberikan paparan pada Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI, kata Irfan tidak memiliki kajian yang matang serta tidak mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Karenanya usulan tersebut dianggap sepihak.

"Usulan tersebut tidak melihat kajian yang matang dan tidak mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Saya berharap ini dipikirkan dengan matang jangan serta merta diputuskan sepihak, tapi harus mendengar aspirasi dari banyak pihak" tegasnya.

Anggota dari Fraksi PAN tersebut mengaku telah mengkonsultasikan ke Partai termasuk menyampaikan kepada Ashabul Kahfi Ketua Komisi VIII DPR RI untuk tidak memutuskan secara ceroboh.

"Jangan sampai wacana tersebut menimbulkan keributan dan kerusuhan, efeknya banyak masyarakat yang berniat berangkat haji namun tidak jadi berangkat akibat persoalan dana ibadah haji," imbuhnya.

Menurut Irfan justru yang seharusnya menjadi fokus Kemenag yakni perbaikan tata kelola haji yang dianggap masih semrawut dan tidak profesional.

"Justru Menteri Agama fokus pada perbaikan tata kelola haji, yang masih semrawut dan tidak profesional, bukan sedikit-sedikit menaikkan anggaran calon jemaah haji, pemerintah harus hadir dalam memudahkan pelayanan ibadah haji di Indonesia," tutupnya.

Laporan: Ardi Jaho